Page 276 - Konstitusionalisme Agraria

No. 30 Tahun 2009 tidak mengandung unbundling karena tidak
memisahkan ketiga jenis usaha ketenagalistrikan tersebut. Meskipun
demikian, pada dasarnya melalui UU No. 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan, peranan swasta masih besar untuk terlibat dalam
usaha penyedia tenaga listrik.
Menurut Mahkamah Konstitusi, UU 30/2009 memang
membuka kemungkinan pemisahan usaha (unbundling) dalam
ketenagalistrikan, namun dengan adanya Pasal 3 dan Pasal 4 UU
30/2009, sifat unbundling dalam ketentuan tersebut tidak sama
dengan unbundling dalam UU No. 20 Tahun 2002, karena tarif
dasar listrik ditentukan oleh negara, dalam hal ini Pemerintah
dan DPR atau pemerintah daerah dan DPRD sesuai tingkatannya.
Selain itu, BUMN diberi prioritas utama dalam menangani usaha
ketenagalistrikan untuk kepentingan umum. Ketika tidak ada satu
pun badan usaha, koperasi, atau swadaya masyarakat yang mampu
menyediakan tenaga listrik, UU 30/2009 mewajibkan Pemerintah
untuk menyediakannya.

13. PUU Minerba I: Konstitusionalitas ketentuan peralihan
UU Minerba

Pemohon dalam perkara Nomor 121/PUU-VII/2009 mengenai
pengujian UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara adalah Dr. Nunik Elizabeth Merukh dkk sebanyak
32 orang yang terdiri dari individu pengusaha pertambangan dan
perusahaan pertambangan. Para pemohon mengajukan pengujian
terhadap Pasal 172 UU Minerba yang berbunyi: “Permohonan kontrak
karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara
yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun
sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan sudah mendapat surat
persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap
dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang
berdasarkan Undang-Undang ini.” Ketentuan yang dimohonkan
khususnya sepanjang frasa “...kepada Menteri paling lambat 1 (satu)
tahun...” dan frasa “...dan sudah mendapatkan surat persetujuan

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 245