Page 402 - Konstitusionalisme Agraria

Atas dasar hak octrooi, wilayah penduduk pribumi yang
ditaklukkan oleh VOC dengan kekuatan militer selanjutnya dianggap
sebagai hak milik perdatanya. Kekuasaan VOC dikemudian hari
meliputi juga wilayah teritorial yang diperoleh berdasarkan perjanjian
yang diadakan dengan kesultanan atau organisasi politik lainnya dari
penduduk pribumi. Tanah-tanah demikian dianggap terhisap ke dalam
kepemilikan dan menjadi bagian dari domein VOC (Kambel, E. dan F.
Mackay, 2003 dalam Termorshuizen-Arts, 2010). Upaya teritorialisasi
ini dilakukan pertama-tama dengan menyatakan bahwa tanah yang
dikuasai bukan milik siapa pun, melainkan “milik” penguasa.
Kepemilikian VOC terhadap tanah dan sumber daya alam
lainnya selanjutkan dilakukan dengan melakukan batasan-batasan.
Setelah batas-batas sebuah wilayah ditetapkan, wilayah itu akan
menjadi tertutup dan negara melarang siapa pun untuk mengakses
wilayah tersebut berikut sumber daya alam di dalamnya, kecuali
jika negara mengizinkan atau memberikan konsesi (Vandergeest
dan Peluso 1995). Semisal pada tahun 1620 dimana VOC telah
mengeluarkan larangan penebangan hutan tanpa izin di sekitar
Batavia. Kemudian pada tahun 1678, VOC telah memberikan hak
penebangan hutan di wilayah Betawi kepada pengusaha Cina dan
pada tahun 1690, melarang pembukaan hutan di seberang pulau Nusa
Kambangan. Juga diberikan tanah-tanah untuk usaha pertanian dan
65
mencari keuntungan seperti tanah di Depok pada tahun 1705 dan
penyerahan tanah Jawa Tengah dan Jawa Timur pada permulaan
abad 19 (Thamrin dkk, 1935:9). VOC telah menguasai tanah-tanah
66
di kepulauan Indonesia sebagai imbalan dari kemenangan perang

http://www.nederlandsindie.com/hak-oktroi-voc/ (3 Januari 2012).
65 Mengenai bagaimana kebijakan dan praktik kolonial dalam penguasaan sumber
daya di Pulau Jawa, khususnya terhadap hutan dan kawasan hutan baca Nancy Lee Peluso,
Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java. (Berkeley: University of
California Press, 1992).
66 Sebuah Komisi Agraria dibentuk pada tahun 1931 oleh penguasa kolonial di Hindia
Belanda untuk melakukan penyelidikan mengenai hak-hak tanah dari bangsa Indonesia.
Penyelidikan itu diperlukan untuk memberikan advise kepada penguasa kolonial. Komisi
Agraria Indonesia yang tersebut terdiri dari M.H. Thamrin selaku ketua, Mr. Moh Yamin
selaku penulis kesatua, Mr. Koentjoro Poerbopranoto selaku penulis kedua, serta tiga orang
anggota antara lain R.M.A.A. Koesomo Oetojo, R. Loekman Djajadiningrat, dan Mr. R. Hadi.
Komisi ini menyelesaikan pekerjaannya pada tahun 1935.

Konstitusionalisme dan Reforma Agraria 371