Page 405 - Konstitusionalisme Agraria

di negeri Belanda. Konstelasi politik di negeri Belanda berubah,
68
kelompok liberal yang mendominasi parlemen Belanda mendorong
perubahan cara pandang dan kebijakan terhadap Hindia Belanda.
Kelompok liberal yang menguasai parlemen mendayagunakan
hukum sebagai alat untuk membangun konstelasi ekonomi
politik baru yang memberikan peluang lebih besar kepada modal
swasta untuk berinvestasi di tanah jajahan. Pada masa inilah
pemerintah kolonial mengeluarkan sejumlah kebijakan yang oleh
Wignjosoebroto disebut dengan de bewuste rechtspolitiek, yaitu
upaya politik hukum yang dilakukan secara sadar untuk mengatur
daerah koloni (Wignjosoebroto, 2014:51-66).
Dalam suasana bewuste rechtpolitiek itulah konsepsi penguasaan
kolonial atas tanah menjadi semakin kokoh dan dilegalkan melalui
Domein Verklaring dalam peraturan resmi. Prinsip itu terdapat di
dalam Boschordonantie 1965, Agrarische Wet 1870, Agrariche Besluit
dan sejumlah peraturan untuk menerapkan prinsip tersebut di Jawa-
Madura maupun di luar Jawa-Madura.
Prinsip Domein Verklaring pada dasarnya hendak berlaku
terbatas dan menjadikan negara sebagai penguasaan atas tanah
sisa, yaitu terbatas dan hanya pada sisa tanah yang tidak ada orang
yang memilikinya dengan status hak eigendom. Pembatasan
tersebut telah pula diatur dalam Pasal 2 dan 3 Agrariche Wet bahwa
Prinsip Domein Verklaring tersebut diterapkan harus dengan tetap
menghormati “hak-hak dari penduduk pribumi” (van Vollenhoven,
2013:75). Namun dalam praktiknya penafsiran terhadap cakupan dari
Prinsip Domein Verklaring itu bermacam-macam dan dipergunakan
dengan tujuan untuk memperluas rentang kendali penguasa kolonial
terhadap tanah-tanah penduduk pribumi.
Van Vollenhoven dalam pamfetnya yang berjudul De Indonesier
en Zijn Grond menyatakan terdapat empat pandangan mengenai
69

68 Salah satu kritik yang paling fenomenal terhadap sistem tanam paksa hadir dalam
bentuk novel yang ditulis oleh Eugene Douwes-Dekker, dengan nama samaran Multatuli,
dalam buku yang berjudul Max Havelaar of de koffie-veilingen der Nederlandsch handel
maatschappij (Leiden: Slijthof, 1860).
69 Pamflet De Indonesier en Zijn Grond dituliskan oleh Cornelis van Vollenhoven
untuk menanggapi rencana pemerintah Belanda yang hendak mengamandemen Pasal 62

374 Konstitusionalisme Agraria