Page 410 - Konstitusionalisme Agraria

Vollenhoven, 2013:75). Penerapan prinsip Domein Verklaring yang
hendak melakukan unifikasi malah menimbulkan kekacauan,
kekaburan dan goncangan-goncangan hukum bukan saja karena
pengabaian terhadap hak-hak penduduk pribumi tetapi juga karena
penerapannya yang tidak konsisten untuk satu daerah dengan daerah
lain di negeri jajahan (Van Vollenhoven, 2013:69,72). Lebih lanjut
Van Vollenhoven menyebutkan bahwa prinsip Domein Verklaring
merupakan teori yang sudah tua, fiksi yang sudah layu dan lusuh
serta terbukti gagal dan tidak memberikan daya guna sedikitpun
(Van Vollenhoven, 2013:76).
Prinsip Domein Verklaring inilah yang oleh banyak pejuang
republik dan dalam pembentukan UUPA dianggap sebagai ‘biang
keladi’ penindasan terhadap rakyat dan tanah pribumi. Sebab dengan
prinsip itu, pemerintah kolonial dapat dengan mudah mengklaim
pemilikan atas tanah dan menyerahkan pengusahaan tanah tersebut
kepada perusahaan-perusahaan asing untuk melakukan aktivitas
yang pada akhirnya memperparah kehidupan rakyat di Hindia
Belanda.
Keberadaan prinsip itu telah menjadikannya sasaran kritik
berbagai pihak yang melawan kapitalisme agraria penguasa kolonial
Belanda baik oleh penstudi berkebangsaan Belanda maupun oleh
pejuang kemerdekaan Indonesia. Komisi Agraria pada tahun 1936
mengeluarkan laporan terhadap kondisi tanah di Hindia Belanda.
Komisi ini terdiri dari Muhammad Yamin dll. Komisi memberikan
catatan terhadap Prinsip Domein Verklaring:

“Lebih hebat lagi dari keadaan ini, jalah bagaimana dasar itoe (Prinsip
Domein Verklaring - Penulis) berlakoe dalam praktik sehari-hari.
Ternjata bahwa dasar itoe menentang beberapa hak Indonesia, atau
menimbulkan kekatjauan jang sangat berarti. Djadi tidak sadja
ketetapan – hak makin bertambah terdesak, melainkan poela dasar
itoe menjokong atau menjebabkan perhoeboengan perekonomian
jang koerang sempoerna.”

Konstitusionalisme dan Reforma Agraria 379