Page 407 - Konstitusionalisme Agraria

dipelihara dan tidak ada pemiliknya, seperti halnya barang seseorang
yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau yang warisannya
ditinggalkan, adalah milik negara.” Keberadaan Pasal 520 KUHPerdata
pada dasarnya menghendaki negara yang harus membuktikan
bahwa suatu bidang tanah memang tidak dikelola dan tidak dimiliki
seseorang. Hanya dalam hal itulah negara boleh mengklaim dirinya
sebagai pemilik. Van Vollenhoven menyampaikan bahwa biasanya
dalam suatu perhubungan hukum, maka subjek yang merasa
mempunyai hak harus membuktikan haknya. Tetapi mengenai
hak domein pada zaman Hindia Belanda dahulu, kita menjumpai
keadaan yang sebaliknya. Bukan pemerintah Hindia Belanda yang
harus membuktikan bahwa tanah itu termasuk domein negara, tetapi
orang lain yang merasa mempunyai hak eigendom atas tanah tersebut
yang diharuskan membuktikan haknya (van Vollenhoven, 2013:52-3).
Prinsip Domein Verklaring versi Hindia-Belanda membalikkan beban
pembuktian, bukan negara yang harus membuktikan, tetapi orang
yang mengklaim hak atas tanah yang harus membuktikan dirinya
sebagai pemilik atau penguasa tanah yang sah. Mengenai hal ini
kemudian secara sadar maupun tidak telah mewarisi cara pandang
mengenai pembuktian pemilikan atas tanah dalam relasi antara
negara dengan rakyatnya pada masa Republik Indonesia.
Pemberlakuan prinsip Domein Verklaring dalam kebijakan
kolonial berimplikasi pada pembagian tanah menjadi dua status,
yaitu tanah negara bebas (vrij landsdomein) dan tanah negara tidak
bebas (onvrij landsdomein). Hanya tanah negara bebas yang dianggap
sebagai domein negara, ke dalamnya tercakup hak keperdataan
negara atas tanah. Sedangkan tanah negara tidak bebas adalah
tanah di mana masih melekat hak-hak adat maupun yang di atasnya
dibebani hak milik mutlak berdasarkan KUH Perdata Belanda
(Burgerlijk Wetboek). Lalu bagaimana kedudukan hak-hak atas tanah
pribumi di luar hukum kolonial ? Tanah-tanah pribumi dijadikan
sebagai tanah negara tidak bebas (onvrij lands domein) dimana
negara tidak secara bebas dapat memberikannya kepada pihak lain,
dengan dibatasi hak rakyat tersebut. Dalam hukum kolonial, hak
milik adat hanya disebut sebagai hak memakai individual turun

376 Konstitusionalisme Agraria