Page 404 - Konstitusionalisme Agraria
P. 404

pada dasarnya adalah sebuah kekeliruan sebab pada praktiknya di
            kebanyakan kerajaan, para raja lokal tidak memungut pajak dari
            tanah penduduknya (Simbolon, 2007:102), atau bahkan tidak semua
            penduduk pribumi berada di bawah kekuasaan raja-raja sehingga
            tidak dapat disederhanakan bahwa tanah penduduk pribumi
            merupakan milik atau dibawah penguasaan raja.
                 Dalam perkembangannya, ternyata Raffles pun tidak konsisten
            dalam menjalankan sistem pajak tanah sebab ia akhirnya juga
            melakukan praktik penjualan tanah kepada swasta. Raffles pernah
            menjual tanah Sukabumi kepada Andries de Wilde. Penerapan sistem
            pajak tanah tersebut pun ternyata gagal meningkatkan pendapat
            pemerintah kolonial karena sedikitnya keuntungan yang diperoleh
            dari sistem itu. Pada tahun 1814 hanya diperoleh 1,2 juta gulden dan
            tahun berikutnya 3 juta gulden (Simbolon, 2007:105). Raffles rugi 10
            juta gulden dengan sistem pajak tanah yang diterapkannya. Raffles
            kemudian dipanggil pulang dan digantikan oleh John Fendall karena
            Kongsi Dagang Inggris (EIC) merasa tidak puas dengan kinerja Raffles.
                 Kegagalan Raffles dalam menerapkan pajak tanah (landrente)
            mengilhami Van den Bosch untuk melakukan eksploitasi yang
            maksimal dalam kondisi sosial ekonomi Jawa dikemudian hari.
            Ia memadukan unsur-unsur tradisional, yaitu menguasai tanah
            dan tenaga kerja lewat para penguasa pribumi, menggunakan
            paksaan untuk menanam tanaman ekspor kepada rakyat petani
            Jawa dengan unsur-unsur modern, yaitu menajemen pemasaran
            di bawah monopoli pemerintah kolonial. Pada tahun 1826,
            Nederlandsche Handelmachjappij (NHM) yang sangat berperan
            dalam penyelenggaraan Sistem Tanam Paksa telah mendorong
            berkembangnya perkebunan besar milik swasta melalui sistem
            kontrak konsinyasi dengan pemerintah. Pada masa ini, pemerintah
            kolonial telah memposisikan diri sebagai penguasa dan pemilik tanah
            di Hindia Belanda dan melakukan sewa bahkan menjual tanah-tanah
            yang dikuasainya kepada pengusaha Cina.
                 Cultuurstelsel atau yang lebih dikenal dengan sistem tanam
            paksa kemudian mendapat kritik dari kelompok liberal yang berada




                                        Konstitusionalisme dan Reforma Agraria     373
   399   400   401   402   403   404   405   406   407   408   409