Page 404 - Konstitusionalisme Agraria
P. 404
pada dasarnya adalah sebuah kekeliruan sebab pada praktiknya di
kebanyakan kerajaan, para raja lokal tidak memungut pajak dari
tanah penduduknya (Simbolon, 2007:102), atau bahkan tidak semua
penduduk pribumi berada di bawah kekuasaan raja-raja sehingga
tidak dapat disederhanakan bahwa tanah penduduk pribumi
merupakan milik atau dibawah penguasaan raja.
Dalam perkembangannya, ternyata Raffles pun tidak konsisten
dalam menjalankan sistem pajak tanah sebab ia akhirnya juga
melakukan praktik penjualan tanah kepada swasta. Raffles pernah
menjual tanah Sukabumi kepada Andries de Wilde. Penerapan sistem
pajak tanah tersebut pun ternyata gagal meningkatkan pendapat
pemerintah kolonial karena sedikitnya keuntungan yang diperoleh
dari sistem itu. Pada tahun 1814 hanya diperoleh 1,2 juta gulden dan
tahun berikutnya 3 juta gulden (Simbolon, 2007:105). Raffles rugi 10
juta gulden dengan sistem pajak tanah yang diterapkannya. Raffles
kemudian dipanggil pulang dan digantikan oleh John Fendall karena
Kongsi Dagang Inggris (EIC) merasa tidak puas dengan kinerja Raffles.
Kegagalan Raffles dalam menerapkan pajak tanah (landrente)
mengilhami Van den Bosch untuk melakukan eksploitasi yang
maksimal dalam kondisi sosial ekonomi Jawa dikemudian hari.
Ia memadukan unsur-unsur tradisional, yaitu menguasai tanah
dan tenaga kerja lewat para penguasa pribumi, menggunakan
paksaan untuk menanam tanaman ekspor kepada rakyat petani
Jawa dengan unsur-unsur modern, yaitu menajemen pemasaran
di bawah monopoli pemerintah kolonial. Pada tahun 1826,
Nederlandsche Handelmachjappij (NHM) yang sangat berperan
dalam penyelenggaraan Sistem Tanam Paksa telah mendorong
berkembangnya perkebunan besar milik swasta melalui sistem
kontrak konsinyasi dengan pemerintah. Pada masa ini, pemerintah
kolonial telah memposisikan diri sebagai penguasa dan pemilik tanah
di Hindia Belanda dan melakukan sewa bahkan menjual tanah-tanah
yang dikuasainya kepada pengusaha Cina.
Cultuurstelsel atau yang lebih dikenal dengan sistem tanam
paksa kemudian mendapat kritik dari kelompok liberal yang berada
Konstitusionalisme dan Reforma Agraria 373

