Page 409 - Konstitusionalisme Agraria

telah memiliki banyak kontribusi melakukan penelitian-penelitian
tentang penduduk pribumi, terutama dalam kaitannya dengan
hukum adat. Cornelis van Vollenhoven, yang kemudian disebut-
sebut sebagai bapak hukum adat merupakan pentolan terpenting
dari kubu Leiden yang menaruh perhatian untuk melindungi
hukum-hukum penduduk pribumi. Sementara itu, di kubu Utrecht
terdapat Nolst Trenité yang juga merupakan penasihat pemerintah
kolonial yang menghendaki bahwa sumber-sumber kekayaan di
negeri jajahan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk
kepentingan Belanda. Upaya melakukan unifikasi hukum dengan
mengabaikan hak-hak atas tanah dari penduduk pribumi sekaligus
tafsir yang mendominasi diskursus mengenai cakupan prinsip
Domein Verklaring (dalam hal ini tafsir luas dari kubu Utrecth)
mengakibatkan terserapnya hak-hak ulayat masyarakat hukum adat
ke dalam domain negara (Safitri, 2012:xviii).
Prinsip Domein Verklaring kemudian menjadi dasar bagi
hubungan hukum antara penguasa dan tanah sebagai hubungan
kepemilikan, artinya negara memiliki semua tanah yang bukan hak
eigendom dan hak agrarische eigendom. Dengan kata lain negara
adalah subjek dari hak milik dan menjadi pemilik tanah (eigenaar).
Lebih lanjut karena negara adalah pemilik tanah, maka pemberian
tanah dengan hak eigendom dilakukan dengan cara pemindahan hak
milik negara kepada penerima tanah (Harsono, 1999).
Tidak dapat dipungkiri bahwa prinsip Domein Verklaring
adalah produk politik yang didorong oleh kepentingan-kepentingan
tertentu, dalam hal ini terutama kepentingan para kapitalis dan
pengusaha asing. Pemberlakuan secara eksplisit dalam Agrarische
Wet dibutuhkan para pengusaha pada waktu itu untuk menjamin
kepastian hukum yang memudahkan mereka dalam memperoleh
lahan yang luas demi pendirian dan pengembangan usaha
mereka di Hindia Belanda. Van Vollenhoven mengkritik prinsip
Domein Verklaring sebagai bentuk lebih lanjut dari pelanggaran
hak-hak pribumi yang dilakukan dengan cara lebih sopan dalam
balutan undang-undang (Van Vollenhoven, 2013:21), namun pada
bagian lain dia menyebutnya sebagai sebuah kejahatan (Van

378 Konstitusionalisme Agraria