Page 408 - Konstitusionalisme Agraria

temurun (erfelijk individueel gebruiksrecht) dan kemudian sebagai
hak menguasai tanah domein negara (Inlands bezitrecht).
Mengenai hubungan penguasaan kolonial atas tanah dengan
penguasaan pribumi menjadi tema perdebatan pada kalangan
akademisi yang banyak mempengaruhi kebijakan kolonial di negeri
jajahannya. Pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan
domain negara termasuk tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan
oleh penduduk pribumi atau termasuk pula tanah-tanah yang
dimanfaatkan, meskipun tidak intensif? Suatu penafsiran yang
belum begitu jelas mengenai cakupan keberlakuan dari Prinsip
Domein Verklaring tersebut kemudian membuat penguasa kolonial
menyiapkan suatu cara penafsiran yang resmi. Cara itu dilakukan
dengan meminta G.J. Nolst Trenité, seorang penasihat pemerintah
dan juga pengajar di Universitas Utrecht untuk menyiapkan sebuah
memorandum yang kemudian dikenal dengan Domeinnota pada
tahun 1912. Melalui Domeinnota tersebut, Trenité menafsirkan
bahwa tanah negara tidak bebas (onvrij landsdomein) berlaku pada
tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan secara permanen. Tanah-tanah
yang tidak dimanfaatkan secara tetap tersebut, misalkan hutan dan
perladangan berpindah kemudian dianggap sebagai “tanah liar”,
“tanah kosong”, atau “tanah terlantar” (woste gronden).
Cara pandang demikian kemudian ditentang oleh Cornelis
van Vollenhoven yang menghendaki adanya pengakuan terhadap
hubungan-hubungan hukum antara penduduk pribumi dengan
tanahnya yang sudah berlangsung secara tradisional. Van Vollenhoven
menyebutkan hubungan hukum penduduk pribumi dengan tanahnya
tersebut sebagai beschikkingsrecht yang dalam kepustakaan dan
kebijakan pada masa Republik Indonesia sering disebut sebagai
hak ulayat. Penentangan inilah yang kemudian menimbulkan
polemik dan pandangan terkelompok menjadi dua kubu antara
kubu Leiden vs kubu Utrecht. Kubu Leiden menghendaki tafsir
yang sempit terhadap Domein Verklaring, sedangkan kubu Utrecht
sebaliknya. Universitas Leiden memiliki Fakultas Indologi dan
70

70 Mengenai debat ini lebih lanjut baca Burns, P. 2004. The Leiden legacy: Concepts of
law in Indonesia. Leiden: KITLV Press

Konstitusionalisme dan Reforma Agraria 377