Page 463 - Konstitusionalisme Agraria

Pasal 28I ayat 3 Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional
dihormati selaras dengan perkembangan zaman
dan peradaban.
Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang -cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar -besar
kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional.

Konstitusionalisme agraria menjadi dasar untuk mengoreksi
tindakan-tindakan hukum pemerintah baik yang dilakukan
dalam bentuk undang-undang maupun kebijakan dan instrumen
hukum lainnya yang merenggut hak warga negara untuk memiliki
dan memanfaatkan tanah dan sumber daya bagi kelanjutkan
kehidupannya. Dengan kata lain, konstitusionalisme agraria
akan menguji mana tindakan pemerintah yang sesuai dengan
kewenangannya dan mana tindakan pemerintah yang merupakan
kesewenang-wenangan.
Perwujudkan konstitusionalisme agraria tidak saja dapat
diwujudkan lewat jalur institusi formal, seperti mendorong
perubahan undang-undang, mengajukan gugatan ke pengadilan,
atau melakukan penggalangan dukungan untuk membuat
atau merubah suatu kebijakan pemerintah. Upaya untuk
mewujudkan konstitusionalisme agraria dapat dilakukan pula
dengan memperkuat pendidikan kepada kelompok petani, nelayan

432 Konstitusionalisme Agraria