Page 460 - Konstitusionalisme Agraria

Republik Indonesia yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD
1945 bahwa Pemerintahan Negara Republik Indonesia dibentuk
untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta
mewujudkan keadilan sosial.
Atas dasar itu, maka konstitusi harus terus dihidupi oleh
semangat mengutamakan dan melindungi rakyat agar keadilan sosial
dapat terwujud. Sejumlah ketentuan di dalam UUD 1945 menjadi
dapat dipergunakan sebagai argumentasi dalam memperjuangkan
hak warga negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Setiap
warga negara baik secara perseorangan maupun secara bersama-
sama memiliki hak untuk memilik tanah dan sumber daya alam
lainnya serta mempertahankan haknya tersebut (Pasal 28D ayat 1,
Pasal 28G ayat 1, Pasal 28H ayat 1, dan Pasal 28H ayat 4 UUD 1945).
Dalam hal ini termasuk pula hak-hak masyarakat adat atas tanah,
wilayah dan sumber daya alam yang merupakan bagian dari hak
tradisionalnya (Pasal 18B ayat 2, dan Pasal 28I ayat 3 UUD 1945).
Setiap warga negara memiliki pula hak untuk memperjuangkan
tanahnya yang dirampas oleh pihak lain. Perjuangan tersebut bisa
dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif dalam
wadah organisasi (Pasal 28C ayat 2, dan Pasal 28E ayat 3 UUD 1945).
Tanggungjawab negara untuk menjadikan semua tanah dan sumber
daya alam lainnya serta hasil dari cabang-cabang produksi yang
penting bisa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
yang pengelolaannya didasarkan kepada prinsip-prinsip demokrasi
ekonomi (Pasal 33 ayat 1 sampai 4 UUD 1945).
Ketentuan konstitusi yang tidak kalah penting, tetapi jarang
dikemukakan sebagai argumentasi untuk memperjuangkan hak atas
tanah dan sumber daya alam lainnya, adalah Pasal 28H ayat (2) UUD
1945 yang menyatakan: “Setiap orang mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat
yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Ketentuan
ini memiliki bukan saja memberikan suatu afirmasi kepada warga
negara yang memperjuangkan haknya atas tanah dan sumber daya
alam lainnya, tetapi juga memberikan landasan untuk melakukan

Konstitusionalisme dan Reforma Agraria 429