Page 455 - Konstitusionalisme Agraria

DPD RI memiliki cakupan persoalan yang lebih luas bukan saja untuk
menyelesaikan masalah pertanahan, tetapi menyelesaikan sengketa
dan konflik yang timbul akibat adanya perselisihan mengenai hak
atau kepentingan terkait penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan
sumber daya agraria di bidang pertanahan, kehutanan, perairan,
dan pertambangan. Pengadilan Agraria yang diusulkan oleh DPD
RI memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hak
dan sengketa kepentingan (konflik agraria). Sengketa hak adalah
perselisihan yang timbul karena adanya pelanggaran terhadap hak
penguasaan, kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya agraria
yang dimiliki perseorangan atau badan hukum. Sementara itu
sengketa kepentingan adalah perselisihan yang timbul karena adanya
ketimpangan dan ketidakadilan dalam penguasaan, kepemilikan
dan pemanfaatan dibidang sumber daya agraria antara kelompok
masyarakat dengan orang atau badan hukum yang menguasai
sumber daya agraria dalam skala besar.
Pembagian kedalam dua jenis sengketa itu menjadikan
Pengadilan Agraria ini berbeda karena lembaga ini tidak saja
menyelesaikan sengketa karena adanya pertentangan klaim
atas sumber-sumber agraria yang umumnya bersifat individual,
tetapi juga menangani sengketa kepentingan yang terjadi karena
ketimpangan dan ketidakadilan agraria. Jenis sengketa kepentingan
ini bersifat struktural dan umumnya kolektif atau komunal yang
melibatkan banyak orang. Dalam hal ini termasuk pula mengadili
perampasan tanah yang dapat timbul dari pelaksanaan kebijakan
oleh pemerintah. Selama ini sengketa kepentingan, atau dengan
kata lain konflik agraria, tidak bisa disentuh oleh lembaga peradilan
yang tersedia. Dengan diterimanya kewenangan Pengadilan Agraria
untuk menangani sengketa kepentingan (konflik agraria), maka
konflik agraria yang selama tidak terselesaikan dengan baik bisa
diajukan ke pengadilan agraria.
Selain itu, lingkup sengketa agraria yang diadili melalui
Pengadilan Agraria adalah sengketa yang menyangkut penguasaa,
pemilikan, dan pemanfaatan sumber daya alam yang meliputi
bidang pertanahan, kehutanan, perairan, dan pertambangan. Empat

424 Konstitusionalisme Agraria