Page 454 - Konstitusionalisme Agraria

memverifikasi dan memberkas kasus-kasus konflik agraria yang
diadukan oleh kelompok masyarakan secara kolektif; (b) Membuat
dan menyampaikan rekomendasi penyelesaian kasus-kasus konflik
agraria tersebut kepada para pihak yang terlibat di dalam konflik;
(c) Memfasilitasi penyelesaian konflik melalui mediasi, negosiasi
dan arbitrasi; (d) Menyusun rancangan peraturan perundang-
undangan dan kelembagaan untuk penyelesaian konflik agraria
dan pelaksanaan pembaruan agraria; dan (e) Melakukan sosialisasi,
koordinasi dan kerjasama dengan badan-badan pemerintah maupun
non-pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan Komisi.
82
KNuPKA digagas untuk menyelesaikan permasalahan konflik
agraria melalui mediasi, negosiasi dan arbitrasi. Jadi bukan ditujukan
sebagai lembaga yudisial yang akan memberikan putusan mengenai
siapa yang paling berhak atas tanah yang disengketakan. Gagasan
pembentukan KNuPKA disampaikan kepada Presiden Megawati
Soekarnoputri pada tahun 2004, tetapi usulan tersebut tidak
ditindaklanjuti dengan pembentukan kelembagaan KNuPKA.
Sebagai gantinya, Presiden memberikan kewenangan untuk
menyelesaikan sengketa, konflik dan perkara pertanahan kepada
Badan Pertanahan Nasional.

Kebutuhan akan hadirnya kelembagaan penyelesaian konflik
agraria tidak pernah surut. Dalam RUU Pertanahan yang dipersiapkan
oleh DPR pada tahun 2013-2014, direncanakan pula pembentukan
Pengadilan Pertanahan. Gagasan serupa juga disampaikan oleh
Elza Syarief dalam bukunya yang berjudul Menuntaskan Sengketa
Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan (Syarief, 2014).
Pembentukan Pengadilan Pertanahan adalah kebutuhan mendesak
untuk mengatasi lemahnya institusi peradilan yang saat ini tersedia
(Syarief, 2014:413).
Sementara itu, DPD RI mengusulkan pembentukan Pengadilan
Agraria (Arizona, 2014:xi-xvii). Pengadilan Agraria yang digagas oleh

82 Selengkapnya mengenai KNuPKA dapat dibaca Naskah Akademik Penyelesaian
Konflik Agraria dan Usulan Pelembagaannya di Indonesia. Disiapkan oleh Tim Kerja
Menggagas Pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA)
yang dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta: Konsorsium
Pembaruan Agraria, 2004.

Konstitusionalisme dan Reforma Agraria 423