Page 449 - Konstitusionalisme Agraria

pembiayaan yang lebih besar dan penyiapan yang infrastruktur yang
memadai bagi lembaga untuk bisa langsung bekerja.
Gagasan kelembagaan lain yang bisa diajukan untuk
penyelenggaraan reforma agraria adalah memberikan kewenangan
untuk menyelenggarakan reforma agraria di bawah lembaga negara
tetap setingkat kementerian. Hal ini bertalian dengan penataan
ulang kementerian negara yang selama ini telah dikembangkan
menjadi lembaga yang tersektoral. Untuk mengatasi sektoralisme
tersebut, maka diperlukan upaya untuk melakukan konsolidasi
dan memperkuat koordinasi. Selama ini cara yang ditempuh oleh
pemerintah untuk memperlancar program-program pembangunan
adalah dengan membentuk Kementerian Koordinasi. Pengalaman ini
sudah dimulai sejak masa Presiden Soeharto dan diteruskan sampai
dengan masa kepemimpinan Presiden paska Orde Baru.
Penataan kelembagan itu bisa dilakukan dengan membentuk
Kementerian Koordinator bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup (Kemenko SDA-LH). Mengapa gagasan ini penting?
Setidaknya ada dua argument utama. Pertama, pembentukan
Kemenko SDA-LH dapat mengurangi persoalan sektoralisme
dalam pengurusan tanah dan sumber daya alam lainnya. Selama ini
banyak kementerian di bidang tanah dan sumber daya alam lainnya
diletakan di bahwa Kementerian Koordinator Perekonomian.
81
Peletakan kementerian negara di bawah Kementerian Koordinator
Perekonomian mereduksi keberadaan tanah dan sumber daya alam
lainnya sebagai komponen ekonomi belaka. Padahal keberadaan
tanah dan sumber daya alam lainnya selain dipoisisikan sebagai
faktor ekonomi, harus pula dimaknai sebagai persoalan keadilan
sosial yang menyangkut persoalan distribusi tanah dan sumber daya
alam lainnya. Bagi kelompok masyarakat adat, keberadaan tanah

81 Dalam Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) di bawah Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, kementerian yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam lainnya yang
berada di bawah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian antara lain Kementerian
Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan
Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum (Ditjen Penataan Ruang serta Ditjen Sumber Daya
Air), Kementerian Pertanian, dan Badan Pertanahan Nasional. Sementara itu Kementerian
Lingkungan Hidup berada di bawah Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

418 Konstitusionalisme Agraria