Page 445 - Konstitusionalisme Agraria

mempergunakan prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan
sumber daya alam yang terdapat di dalam Ketetapan MPR No. IX/
MPR/2001 dan prinsip-prinsip konstitusional yang berkembang
dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, proses
pengkajian ulang tersebut harus menjadi bagian dari proses legislasi
sehingga harus masuk ke dalam program legislasi nasional. Sehingga
rekomendasi dari hasil pengkajian ulang tersebut merupakan agenda
resmi dari lembaga negara untuk melakukan koreksi terhadap
peraturan perundang-undangan. Ketiga, hasil dari pengkajian
ulang terhadap undang-undang tersebut harus bersifat konsolidatif
sehingga bisa mengatasi persoalan sektoralisme pengaturan mengenai
tanah dan sumber daya alam yang terjadi selama ini.
Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengkonsolidasikan
undang-undang di bidang tanah dan sumber daya alam adalah dengan
membentuk “Kitab undang-undang.” Kitab undang-undang dimaksud
adalah konsolidasi dari berbagai undang-undang di bidang tanah dan
sumber daya alam. Cara ini menjadi salah satu secara ampuh untuk
mengurangi persoalan sektoralisasi dalam pengurusan tanah dan
sumber daya alam. Semua penyelanggara negara menjadikan kitab
undang-undang tersebut sebagai rujukan dalam melaksanakan
tugasnya dan sekaligus menjadi dasar bagi masyarakat untuk
menuntut haknya. Dengan pembentukan kitab undang-undang
maka dapat dilakukan penyederhanaan dan harmonisasi pengaturan
mengenai tanah dan sumber daya alam lainnya.
Pembentukan kitab undang-undang mengenai tanah dan
sumber daya alam lainnya bukanlah pekerjaan mudah karena
memerlukan tenaga dan waktu yang tidak singkat. Setidaknya
beberapa tantangan utama dalam melakukan pembentukan kitab
undang-undang tersebut antara lain: Pertama, kemauan politik yang
kuat dari penguasa untuk mengoreksi undang-undang di bidang
tanah dan sumber daya alam lainnya. Meskipun ketetapan MPR
telah memerintahkan dilakukan pengkajian ulang, namun kemauan
yang lemah dari penguasa baik Presiden maupun DPR selama ini
menjadi faktor penghambat dalam melakukan koreksi terhadap
undang-undang yang ada. Kedua, keahlian dan kemampuan untuk

414 Konstitusionalisme Agraria