Page 444 - Konstitusionalisme Agraria

daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua
undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan
dengan Ketetapan ini.”

Ketetapan tersebut secara tegas menghendaki bahwa hasil dari
pengkajian ulang tersebut adalah mencabut, mengubah dan/atau
mengganti undang-undang yang tidak sejalan dengan ketetapan
MPR tersebut. Pemerintah memang telah mengubah dan membuat
undang-undang baru di bidang tanah dan sumber daya alam lainnya.
Bahkan dalam kurun waktu 1999-2013 pemerintah dan DPR telah
mengundangkan lebih dari tiga puluh undang-undang terkait
dengan tanah dan sumber daya alam. Namun kehadiran banyak
79
undang-undang tersebut tidak terlebih dahulu dilakukan dengan
suatu pengkajian yang serius untuk menjalankan prinsip-prinsip
pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana
terdapat di dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001. Bahkan bila
ditilik dari substansi dan orientasinya banyak undang-undang yang
lahir setelah ketetapan tersebut malah bertentangan dengan prinsip-
prinsip reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam.
Oleh karena kehadiran undang-undang tersebut tidak
didasarkan sebagai penjabaran dari semangat pembaruan agraria
dan pengelolaan sumber daya alam, maka yang terjadi adalah
sektoralisasi dan pencabaran dalam pengurusan tanah dan sumber
daya alam lainnya. Konflik antara sektor semakin meruncing. Urusan
tanah dan sumber daya alam lainnya semakin dicacah-cacah pada
hal-hal yang spesifik sehingga tidak dipandu dan dikontrol oleh
semangat keadilan agraria.
Melihat situasi itu, maka amanat untuk melakukan pengkajian
ulang semua undang-undang di bidang tanah dan sumber daya alam
sebagaimana dikehendaki oleh Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001
masih relevan untuk dilakukan. Hanya saja pengkajian ulang
tersebut perlu dimaknai kembali agar memperoleh makna yang
lebih tegas. Pertama, pengkajian ulang terhadap undang-undang di
bidang tanah dan sumber daya alam lainnya harus dilakukan dengan

79 Lihat daftar undang-undang dalam lampiran buku ini.

Konstitusionalisme dan Reforma Agraria 413