Page 447 - Konstitusionalisme Agraria

Konsolidasi dan Penataan Ulang Kementerian Negara
Perubahan kelembagaan negara merupakan salah satu prasyarat
dalam melakukan reforma agraria. Perubahan dimaksud bisa
dilakukan dengan pembentukan kelembagaan baru atau perubahan
cara menjalankan lembaga yang sudah tersedia untuk melaksanakan
agenda reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam
kaitannya dengan kelembagaan ini, terdapat negara yang membentuk
lembaga ad hoc ataupun membentuk lembaga permanen untuk
menjalankan reforma agraria. Hal ini berkaitan dengan cara
bagaimana memandang reforma agraria, apakah reforma agraria
dianggap sebagai tindakan koreksi yang sporadik, mendasar, segera,
dan sementara atau dipandang sebagai pembenahan yang dilakukan
secara sistematis, perlahan, dan membutuhkan waktu yang lama.
Afrika Selatan menjalankan land reform dengan membentuk
lembaga ad hoc yang disebut National Land Committee. Komisi
nasional itu memiliki tiga kewenangan, yaitu kewenangan
untuk melakukan penyelidikan dan mendorong perumusan
kebijakan berkaitan dengan land reform hanya di Afrika Selatan;
membangun dan memperluas hak atas tanah dan sumber daya terkait
pembangunan untuk masyarakat dirampas dan direbut sebagai
akibat dari kebijakan apartheid; dan membantu dalam membangun
organisasi masyarakat di dalam dan di masyarakat sehingga bahwa
hak atas tanah dapat ditegakkan dan dipertahankan (Camay dan
Gordon, 2000:6). Sementara itu di Filipna, urusan mengenai
reforma tidak diberikan kepada komisi ad hoc, melainkan badan
pemerintahan tetap melalui Department of Agrarian Reform (DAR),
setingkat kementerian yang sudah dibentuk sejak tahun 1971. Tugas
utama untuk dari departemen ini adalah melaksanakan program
reforma agraria yang disebut Comprehensive Agrarian Reform
Program (CARP) yang digulirkan oleh Presiden Corazon C. Aquino
pada 10 Juni 1988.
Sementara itu di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden
Soekarno dibentuk Kementerian Agraria. Kementerian Agraria
sendiri sebenarnya sudah dibentuk pada tahun 1951 dalam masa

416 Konstitusionalisme Agraria