Page 451 - Konstitusionalisme Agraria

Beberapa negara bahkan pernah melakukan upaya konsolidasi
kementerian negara di bidang tanah dan sumber daya alam.
Republik Rakyat Cina dalam rangka menjalankan “Reform Plan of
the Ministries of the State Council” yang diperkenalkan sejak 10
Maret 1998 membentuk Kementerian Pertanahan dan Sumber Daya
(Ministry of Land and Resources/MLR). Kementerian ini merupakan
penggabungan dari Kementerian Bumi dan Pertambangan (Ministry
of Geology and Mining), Administrasi Negara Pertanahan Nasional
(State Administration of National Land), Administrasi Negara
Samudra Nasional (State Administration of National Oceans), dan
Biro Negara untuk Survei dan Pemetaan (State Bureau of Surveying
and Mapping). Selain Kementerian Pertanahan dan Sumber Daya
masih terdapat kementerian lain yang mengurusi tanah dan sumber
daya alam lainnya yaitu Kementerian Sumber Daya Air (Ministry of
Water Resources), Kementerian Pertanian (Ministry of Agriculture)
dan Kementerian Perlindungan Lingkungan Hidup (Ministry of
Environmental Protection).
Sementara itu, di Filipina terdapat kementerian yang
mengkonsolidasikan berbagai instansi pemerintah yang disebut
dengan Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam
(Departemen of Environment and Natural Resources/DENR).
Departemen ini membawahi banyak urusan sumber daya alam dan
lingkungan yang terdiri dari biro-biro antara lain Biro Pengelolaan
Lingkungan (Environtment Management Bureau), Biro Pertambangan
dan Ilmu Bumi (Mines and Geosciences Bureau), Biro Pengelolaan
Hutan (Forest Management Bureau), Biro perlindungan Wilayah dan
Pengelolaan Margasatwa (Protected Areas and Wildlife Management
Bureau), Biro Pengelolaan Pertanahan (Lands Management Bureau),
dan Biro Pengembangan dan Penelitian Ekosistem (Ecosystems
Research and Development Bureau). Selain DENR, di Filipina
teradapat pula kementerian lain yang mengurus sumber daya
alam yang terpisah dengan DENR antara lain Departemen Energi
(Department of Energy/DOE) yang menyiapkan, mengintegrasikan,
mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua rencana,
program, proyek dan kegiatan dari pemerintah terkait dengan

420 Konstitusionalisme Agraria