Page 446 - Konstitusionalisme Agraria

menerjemahkan prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan
sumber daya alam ke dalam legislasi sekaligus mengevaluasi dan
menyinkronisasikan berbagai undang-undang yang telah ada
berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam lainnya. Berkaitan
dengan hal ini maka diperlukan tim kerja yang terdiri dari
berbagai ahli untuk bekerja mengkonsolidasikan gagasan sekaligus
mengkonsolidasikan ketentuan-ketentuan undang-undang yang
ada agar searah dengan prinsip-prinsip pembaruan agraria dan
pengelolaan sumber daya alam. Ketiga, pembentukan kitab undang-
undang agraria dan pengelolaan sumber daya alam bukan sekadar
unifikasi atau kodifikasi dari peraturan perundang-undang yang
telah ada melainkan pengujian terhadap realitas sosial di dalam
masyarakat dalam kaitannya dengan persoalan pertanahan dan
sumber daya alam. Oleh karena itu diperlukan penelitian-penelitian
yang menyeluruh terutama untuk mengangkat pola-pola hubungan
hukum mengenai penguasaan dan pemilikan tanah di dalam
masyarakat Indonesia yang sangat beragam, baik karena pengaruh
adat maupun agama, untuk menjadi dasar dalam pengaturan
mengenai hak atas tanah dalam kitab undang-undang. Keempat,
pekerjaan membuat kitab undang-undang bukanlah pekerjaan
singkat, melainkan pekerjaan besar dan membutuhkan waktu
yang panjang dan dilakukan secara terencana, sehingga diperlukan
konsistensi untuk menyelesaikan pekerjaan fundamental tersebut.
Tidak ada prosedur khusus dalam pembentukan kitab undang-
undang berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Sehingga pembentukan kitab
undang-undang, sebagaimana pembentukan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana memiliki prosedur yang sama dengan pembentukan kitab
undang- undang yang lain. Pembentukan kitab undang-undang
sangat dimungkinkan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Konstitusionalisme dan Reforma Agraria 415