Page 448 - Konstitusionalisme Agraria
P. 448

kabinet parlementer Sukiman-Suwiryo (27 April 1951 – 3 April
            1952). Kementerian itu dijabat oleh Ir. Suwarto (PKRI). Keberadaan
            kementerian agraria pada masa kekuasaan Presiden Soeharto
            dihapuskan dan diletakan sebagai direktorat jenderal di dalam
            Departemen Dalam Negeri.
                 Untuk pelaksanaan reforma agraria di Indonesia pada masa
            kini, Gunawan Wiradi mengusulkan pembentukan Badan Otorita
            Reforma Agraria (BORA) sebagai institusi yang melaksanakan
            reforma agraria. Badan tersebut bersifat ad hoc dan berada langsung
            di bawah presiden. Fungsi dari BORA adalah (a) Mempercepat
            proses; (b) Mengkoordinasikan antara sektor; dan (c) Menangani
            konflik (Wiradi, 2009b:338).  Beberapa catatan yang menjadi
                                         80
            tantangan perlu disampaikan mengenai gagasan pembentukan
            badan ad hoc ini. Pembentukan badan ad hoc mengandaikan bahwa
            reforma agraria dilakukan untuk jangka pendek. Reforma agraria
            yang dilakukan dalam jangka pendek demikian ini membutuhkan
            modal organisasi rakyat yang kuat dan kepemimpinan politik
            yang berpihak dan sangat siap dalam melaksanakan program
            reforma agraria. Hal ini bisa saja terbentur karena terlebih dahulu
            harus merombak kebijakan yang terkadang membutuhkan waktu
            yang tidak singkat. Tantangan kedua dari badan ad hoc mengenai
            kemampuannya untuk menciptakan birokrasi yang siap bekerja
            dalam waktu singkat. Untuk mengatasi tantangan ini sangat
            dibutuhkan tenaga-tenaga yang sudah terlatih dengan baik untuk
            melaksanakan program reforma agraria. Tantangan ketiga berkaitan
            dengan kedudukan hukum dari badan ad hoc dihadapan badan-
            badan formal yang bersifat tetap seperti kementerian dan lembaga.
            Pembentukan badan baru, meskipun berada di bawah presiden
            belum tentu mampu mengatasi persoalan sektoralisme pengurusan
            sumber daya alam yang selama ini menjadi penghambat dalam
            menyuskseskan agenda-agenda perubahan yang mendasar.
            Keempat, pembentukan lembaga baru berarti membutuhkan

                 80 Gagasan ini juga  didukung  oleh Konsorsium Pembaruan  Agraria  sebagaimana
            terdapat di dalam Laporan Akhir Tahun 2010 dengan judul Tidak  Ada Komitmen Politik
            Pemerintah Untuk Pelaksanaan Reforma  Agraria.  http://www.kpa.or.id/wp-content/
            uploads/2011/11/Laporan-Akhir-Tahun-2010_KPA.pdf (15 agustus 2014).

                                        Konstitusionalisme dan Reforma Agraria     417
   443   444   445   446   447   448   449   450   451   452   453