Page 453 - Konstitusionalisme Agraria

2. Kewenangan kementerian yang berkaitan dengan pengelolaan
dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam,
3. Kewenangan kementerian yang berkaitan dengan perlindungan
dan pengedalian dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah
dan sumber daya alam serta lingkungan hidup

Pembagian ke dalam karakteristik kewenangan tersebut bisa
mengefektifkan pelaksanaan urusan pemerintahan dan mengakhiri
dualisme penguasaan tanah. Selama ini penguasaan tanah di
Indonesia dikuasai oleh dua instansi yakni instansi petanahan dan
instansi kehutanan. Instansi kehutanan menguasai tanah paling luas
sebab klaimnya atas kawasan hutan mencapai 70% daratan Indonesia.
Salah satu cara untuk mengakhiri itu adalah dengan memindahkan
atau menyatukan urusan tata kuasa atas tanah (tenurial) kepada satu
instansi pemerintah agar yang menjadi langkah awal bagi perbaikan
tata kelola dan pelaksanaan reforma agraria.

Pembentukan Pengadilan Agraria

Sengketa dan konflik agraria semakin massif dan meluas. Dalam
menghadapi berbagai sengketa dan konflik tersebut menunjukan
bahwa institusi hukum yang tersedia belum mampu menyelesaikan
dan belum mampu tampil menjadi kekuatan penyeimbang antara
orang kecil dihadapan penguasa. Malah seringkali institusi
hukum melegitimasi tindakan-tindakan yang tidak memihak
kepada orang kecil. Kurang memadainya institusi penegak hukum
untuk menyelesaikan sengketa dan konflik agraria kemudian
menghasilkan tuntutan untuk membentuk suatu kelembagaan
baru untuk bisa mengatasi sengketa dan konflik agraria yang
semakin massif dan meluas.
Konsorsium Pembaruan Agraria sejak tahun 2004 mengusulkan
pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik
Agraria (KNuPKA). Sebagai lembaga yang menangani konflik-
konflik agraria dan mempersiapkan pelaksanaan pembaruan
agraria di Indonesia, KNuPKA berwenang untuk: (a) Mendaftar,

422 Konstitusionalisme Agraria