Page 458 - Konstitusionalisme Agraria

dikenal pula dengan asas pembuktian terbalik merupakan terobosan
hukum yang paling mendasar dalam sistem hukum Indonesia.
Gagasan untuk melahirkan pengadilan agraria harus diletakan
pada konteks sosial dimana permasalahan sengketa dan konflik
agraria telah berlangsung semakin massif dan meluas. Negara harus
hadir melakukan intervensi untuk mengatasi hal tersebut sebelum
situasi lebih jauh tampil dalam bentuk keresahaan agraria yang
semakin parah. Tugas pemerintah untuk menghadirkan mekanisme
penyelesaian permasalahan agraria merupakan langkah strategis
untuk memenuhi jaminan keadilan sosial dan keadilan agraria yang
terdapat di dalam Pancasila dan UUD 1945.
UUD 1945 telah memberikan dasar bahwa hak milik atas
tanah, hak mendapatkan manfaat, penghidupan yang layak serta
memperoleh manfaat dari penggunaan sumber-sumber agraria
merupakan hak konstitusional warga negara atau kewarganegaraan
(citizenship). Dengan demikian, konsep kewarganegaraan tidak bisa
hanya direduksi sebagai status identitas sebagai warga dari suatu
negara, melainkan sebuah konsepsi mengenai sekumpulan hak-hak
kewarganegaraan (the bundle of citizens’ rights), termasuk hak atas
tanah dan sumber daya alam lainnya. Penegasan bahwa hak atas tanah
dan sumber daya agraria lainnya merupakan hak kewarganegaraan
merupakan fondasi penting untuk melakukan penataan hubungan
antara rakyat dan negara. Ketika hak atas tanah sumber daya agraria
lainnya merupakan hak kewarganegaraan, maka secara timbal balik
adalah kewajiban dari negara untuk menghormati, melindungi dan
memenuhi hak warga negara tersebut. Dengan demikian, negara harus
mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi pelanggaran
hak warga negara atas tanah dan sumber-sumber agraria lainnya.
Inisiatif DPD RI untuk menyiapkan Rancangan Undang-
Undang Pengadilan Agraria merupakan upaya untuk menghadirkan
negara sebagai pihak yang memiliki tanggungjawab dalam
menyelesaikan sengketa dan konflik agraria. Dalam diskursus hak
asasi manusia, pembentukan pengadilan sebagai sarana untuk
menegakan hak asasi manusia merupakan langkah untuk membuat
hak asasi manusia menjadi dapat dibenarkan (justiciability of human

Konstitusionalisme dan Reforma Agraria 427