Page 459 - Konstitusionalisme Agraria

rights). Pembentukan Pengadilan Agraria telah sejalan dengan
83
semangat yang menghargai hak asasi manusia dan negara hukum
yang telah disepakati sebagai sendi dari pembangunan Republik
Indonesia. Melihat konteks permasalahan sengketa dan konflik
agraria yang semakin mengkhawatirkan, maka pembentukan
Pengadilan Agraria haruslah menjadi prioritas pemerintahan yang
berkuasa.

Memperjuangkan Konstitusionalisme Agraria

Cara untuk mewujudkan konstitusionalisme agraria adalah
mendayagunakan berbagai kesempatan yang tersedia untuk
melakukan penataan ulang hubungan-hubungan penguasaan tanah
dan sumber daya alam lainnya untuk menciptakan situasi yang lebih
adil. Meskipun konstitusi Indonesia secara tekstual belum mengatur
secara komprehensif berbagai ketentuan mengenai reforma agraria,
sejumlah ketentuan yang saat ini tersedia dapat dipergunakan
sebagai dasar untuk menuntut dilaksanakan penataan hubungan
dalam penguasaan tanah dan sumber daya alam lainnya.
Mewujudkan konstitusionalisme agraria tidak harus
menunggu teks konstitusi yang “matang” melainkan dapat terus
diupayakan dengan keterbatasan-keterbatasan. Prinsip utama dalam
konstitusionalisme agraria bahwa warga negara adalah subjek utama
sebagai pemilik tanah dan sumber daya alam sekaligus sebagai
pihak yang harus memperoleh manfaat dari pemanfaatan tanah
dan sumber daya alam. Ketika warga negara menjadi pemegang
hak, maka negara lah menjadi pihak yang memiliki tanggungjawab
untuk menghargai, melakukan perlindungan dan pemenuhan hak-
hak warga negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Prinsip
ini sejalan dengan tujuan kemerdekaan dan pembentukan Negara

83 Istilah “justiciability” merujuk kepada kemampuan untuk mengklaim pemulihan
dihadapan lembaga yang independen dan imparsial ketika pelanggaran suatu hak terjadi atau
patut diduga telah terjadi. Bacaan lebih detail mengenai konsep “justiciability”, khususnya
berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, baca Christian Curtosis, 2008. Courts and
the Legal Enforcement of Economic, Social and Cultural Rights: Comparative experiences of
justiciability, Switzerland: International Commission of Jurist.

428 Konstitusionalisme Agraria