Page 461 - Konstitusionalisme Agraria

koreksi atas perlakuan yang tidak adil kepada warga negara yang
telah dirugikan akibat konflik-konflik agraria.
Dalam situasi dimana ketimpangan penguasaan tanah dan
sumber daya lainnya semakin melebar dan konflik agraria terjadi
dimana-mana, maka warga negara yang paling dirugikan akibat
ketimpangan dan konflik agraria tersebut haruslah menjadi pihak
yang perlu mendapat perlakuan khusus. Ibarat dalam situasi perang,
maka orang yang terluka, sekarat dan membutuhkan pertolonganlah
yang harus paling dulu diselamatkan oleh tenaga medis di medan
perang. Dengan ilustrasi itu pula bahwa upaya untuk melakukan
penataan ulang penguasaan tanah yang timpang merupakan hal yang
mendesak dan harus segera dilaksanakan. Ketentuan Pasal 28H ayat
(2) UUD 1945 dapat pula dipergunakan untuk melakukan koreksi
terhadap kebijakan dan tindakan hukum pemerintah pada masa lalu
yang menyebabkan konflik tanah dan sumber daya alam lainnya serta
kerugian yang dialami oleh warga negara. Sebagai penggambaran,
Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dapat dijadikan sebagai dasar
konstitusional bagi kelompok masyarakat adat yang menuntut untuk
dilakukan pemulihan terhadap hak-hak mereka yang telah dipidana
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadikan
mereka sebagai pelaku tindak pidana karena mempertahankan
wilayah kehidupan mereka baik dihadapan perusahaan maupun
wilayah konservasi. Apalagi setelah Mahkamah Konstitusi melalui
Putusan Perkara No. 35/PUU-X/2012 dalam pengujian UU No. 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan telah menghadirkan ketentuan
baru bahwa hutan adat tidak lagi menjadi bagian dari hutan negara,
melainkan hutan yang berada di atas wilayah masyarakat adat.

430 Konstitusionalisme Agraria