Page 457 - Konstitusionalisme Agraria

mediasi atau konsiliasi. Berbeda dengan mediasi yang selama ini
dikenal dalam pengadilan perdata adalah mengenai mediator atau
konsilitair dan mengenai batas waktu. Mediator dalam proses ini
bisa dilakukan langsung oleh hakim atau oleh mediator lain yang
disetujui oleh pihak bertikai di bawah pengawasan hakim. Batas
waktu mediasi dan konsiliasi pun lebih panjang bisa mencapai 90
hari dengan perpanjangan bila ada kemajuan-kemajuan dalam proses
penyelesaian
Keempat, bukti tidak tertulis. Aspek khusus lain yang diatur
dalam hukum acara adalah diakuinya bukti-bukti tidak tertulis
sebagai basis klaim masyarakat dalam sengketa dan konflik agraria.
Selama ini masyarakat selalu dikalahkan karena peradilan formal
mengandalkan bukti-bukti formal terutama surat dan sertipikat
tanah yang seringkali tidak dimiliki oleh masyarakat. Tidak ada
bukti tertulis bukan berarti masyarakat tidak memiliki tanah yang
disengketakan. Oleh karena itu, alat bukti yang diperluas sampai
pada bukti-bukti informal atau non-formal menjadi penting untuk
mencapai kebenaran materil dalam penyelesaian sengketa dan
konflik agraria.
Kelima, pembalikan beban pembuktian. Pada umumnya
pengadilan yang bersifat perdata memberikan beban pembuktian
kepada pihak yang mengajukan gugatan. Siapa yang menggugat
dialah yang harus mengajukan bukti dan dalil-dalil dari gugatannya.
Namun berbeda dalam pengadilan agraria, khususnya untuk
sengketa kepentingan (konflik agraria), beban pembuktian bisa
dikenakan kepada pihak tergugat. Dalam hal ini ketika satu
kelompok masyarakat sedang mengalami sengketa kepentingan
(konflik agraria) karena wilayah mereka diklaim oleh Kementerian
Kehutanan sebagai kawasan hutan, maka kelompok masyarakat itu
bisa mengajukan gugatan kemudian pihak kementerian kehutanan
terlebih dahulu harus memaparkan bukti secara sahih bahwa
wilayah yang diklaimnya itu secara prosedural telah dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan melibatkan partisipasi
masyarakat. Diterimanya pembebanan terbalik pembuktian atau

426 Konstitusionalisme Agraria