Page 456 - Konstitusionalisme Agraria

bidang ini merupakan bidang yang sangat luas, namun penegasan
lingkup yang luas tersebut bisa membantu untuk menyelesaikan
permasalahan agraria yang terkadang terjadi lintas sektor. Oleh
karena itu, Pengadilan Agraria tidak saja dihadirkan untuk mengadili
masalah tanah pertanian saja, tetapi juga yang berkaitan dengan
kehutanan, perairan, dan pertambangan.
Pengadilan Agraria dirancang sebagai pengadilan khusus
dan oleh karena itu memiliki sejumlah kekhususan dalam hukum
acaranya. Beberapa kekhususan dalam Pengadilan Agraria antara
lain: Pertama, pembebasan biaya perkara. Salah satu kekhususan
dalam beracara di pengadilan agraria dilihat dari sisi biaya perkara.
Selama ini masyarakat enggan datang ke pengadilan selain karena
mekanisme peradilan itu asing bagi mereka, juga karena besarnya
biaya yang harus mereka keluarkan untuk berperkara. Untuk
mengatasi itu, maka pengadilan agraria harus dibentuk untuk
bisa memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dengan
meminimalisir hambatan-hambatan, termasuk soal biaya perkara.
Salah satu mekanisme yang diatur kemudian adalah memberikan
pembebasan biaya perkara, khusus untuk perkara yang nilai
gugatannya dibawah dua ratus lima puluh juta rupiah.

Kedua, mencari kebenaran materil. Kekhususan lain adalah
mengenai tujuan dari proses peradilan agraria. Hukum acara dalam
Pengadilan Agraria dibentuk untuk mencari keadilan materil. Hal
ini berbeda dengan pengadilan Perdata yang dilakukan untuk
menemukan kebenaran formil. Dengan kata lain yang dipentingkan
dalam perperkara di pengadilan agraria bukanlah bukti-bukti
kepemilikan secara formal, bisanya dalam bentuk sertipikat,
melainkan kebenaran sesungguhnya mengenai siapa yang berhak
atas tanah yang disengketakan.
Ketiga, pengutamaan mediasi dan konsiliasi. Upaya
penyelesaian sengketa dan konflik agraria tidak semata-mata
mengandalkan proses untuk menemukan siapa benar dan siapa
salah melalui litigasi, melainkan untuk mencari penyelesaian yang
terbaik di antara para pihak yang bertikai. Oleh karena itu pada
tahap awal proses penyelesaian perkara akan ditawarkan dilakukan

Konstitusionalisme dan Reforma Agraria 425