Page 443 - Konstitusionalisme Agraria

pelaksanaan program tersebut. Keterkaitan antara agenda reforma
agraria dengan reformasi hukum diteorisasi oleh Michael Lipton
dalam karya terbarunya Land Reform in Developing Countries.
Property Rights and Property Wrong. Lipton mendefinisikan land
reform sebagai “Perundang-undangan (legislasi) yang diniatkan
dan benar-benar diperuntukan meredistribusi kepemilikan
(mewujudkan) klaim-klaim, atau hak-hak atas tanah pertanian,
dan dijalankan untuk memberi manfaat pada kaum miskin dengan
cara meningkatkan status, kekuasaan, dan pendapatan absolute
maupun relatif mereka, berbanding dengan situasi tanpa perundang-
undangan” (Lipton, 2009:328). Dengan demikian, reforma agraria
tidak saja menjadi program pemberdayaan (empowerment)
petani, melainkan juga menjadi juga menjadi penidakberdayaan
(disempowerment) penguasa dan para tuan tanah yang mungkin
menghambat terlaksananya reforma agraria (Fauzi, 2012:2).
Pada banyak negara, reforma agraria dimulai dengan merombak
tatanan hukum untuk memberikan dasar-dasar yang kuat bagi
pelaksanaan program tersebut. Program land reform yang dicanangkan
oleh Presiden Soekarno pada awal dekade 1960-an pun didahului
dengan pembentukan sejumlah peraturan perundang-undangan,
seperti UUPA dan UU No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas
Lahan Pertanian. Bahkan sebelum itu telah didahului dengan undang-
undang yang menghapus tanah partikelir dan tanah desa perdikan.
Pada masa reformasi upaya untuk merombak tatanan hukum
yang menjadi prasyarat dari reforma agraria dilakukan dengan
melahirkan Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk menjadi
prinsip-prinsip pemandu dilakukannya perombakan hukum bagi
pelaksanaan reforma agraria. Ketetapan tersebut menghendaki
dilakukannya pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan
perundang-undangan di bidang agraria dan pengelolaan sumber
daya alam. Pasal 6 ketetapan tersebut berbunyi:

“Menugaskan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
bersama Presiden Republik Indonesia untuk segera mengatur
lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber

412 Konstitusionalisme Agraria