Page 441 - Konstitusionalisme Agraria

Ketentuan berikutnya menetapkan bahwa negara harus mengakui
hak petani, buruh tani, dan pemilik tanah, serta koperasi, dan
organisasi petani independen lain untuk berpartisipasi dalam
perencanaan, organisasi, dan pengelolaan program, dan akan
memberikan dukungan kepada pertanian melalui teknologi tepat
guna dan penelitian, dan pendanaan yang memadai, produksi,
pemasaran, dan layanan dukungan lainnya. Negara juga harus
menerapkan prinsip-prinsip reforma agraria atau penataan, setiap
kali dapat dilakukan sesuai dengan hukum, dalam pembagian atau
pemanfaatan sumber daya alam lainnya, termasuk tanah milik
publik di bawah izin atau konsesi yang cocok untuk pertanian,
pengembalian kepada pemilik hak sebelumnya, dan pengakuan
terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah leluhur mereka.
Di Filipina, norma-norma reforma agraria di dalam Konstitusi
1987 dijabarkan lebih lanjut dalam Comprehensive Agrarian Reform
Law dan kemudian Comprehensive Agrarian Reform Program
(CARP). Untuk menjalankan reforma agraria tersebut dilaksanakan
oleh Department of Agrarian Reform (DAR). Departemen ini
sebenarnya sudah dibentuk pada tahun 1971 oleh Presiden Marcos,
yang pada tahun 1978 pernah diubah namanya menjadi Ministry
of Agrarian Reform. Saat ini departemen kembali bernama
Department of Agrarian Reform.
Selain Filipina, negara lain yang memperkuat dasar reforma
agraria di dalam konstitusinya adalah Barzil. Konstitusi Brazil 1988
yang dibentuk sebagai konstitusi pengganti setelah menumbangkan
rezim diktator militer di negeri itu mengatur mengenai ketentuan
melakukan reforma agraria ke dalam konsitusi tertulisnya. Di dalam
konstitusi tersebut terdapat bagian dengan judul The Economic
and Financial Order terdapat bab III dengan judul Agricultural
and Land Policy and Agrarian Reform. Setelah konstitusi tersebut
disahkan, Pemerintah Brazil membuat First Land Reform National
Plan untuk memulai pelaksanaan land reform. Selain itu ada juga
negara-negara lain yang menempatkan ketentuan reforma agraria di
dalam konstitusinya seperti Nicaragua dengan Konstitusi 1987, Afrika
Selatan dalam Konstitusi 1996, dan Bolivia dalam Konstitusi 2009.

410 Konstitusionalisme Agraria