Page 437 - Konstitusionalisme Agraria

UUPA, maka semua peraturan pertanahan harus ditujukan untuk
terwujudnya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan
ruang lingkupnya pengaturan pertanahan dibatasi oleh Pasal 2 ayat
(2) UUPA. (Sumardjono, 1998). Dua pembatasan tersebut menjadi
penting mengingat HMN merupakan suatu konsepsi pokok dalam
UUPA yang kemudian dijadikan sumber dari undang-undang
atau pun regulasi lainnya yang dirumuskan kemudian berdasar
perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh,
pembatasan konstitusi. Dengan semakin kuatnya pengakuan dan
perlindungan konstitusi pasca Amandemen terhadap hak asasi
manusia dan hak masyarakat hukum adat, maka pengaturan tentang
HMN harus benar-benar memperhatikan asas ini.
Sementara itu Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan
bahwa penyebab pokok dari konsentrasi penguasaan tanah dan
sengketa agraria adalah penggunaan suatu “Kekuasaan Negara atas
Tanah” yang berlebihan, yang diwakili oleh konsep politik hukum
hak menguasai tanah oleh negara. Konsorsium Pembaruan Agraria
(KPA) mengusulkan adanya pembatasan hak menguasai oleh
Negara atas tanah. Pembatasan itu bisa dilakukan dengan me-review
berbagai undang-undang yang berhubungan dengan “kekuasaan
negara atas tanah” yang terlampau besar.
Lebih lanjut Noer Fauzi dan Dianto Bachriadi yang merupakan
eksponen KPA mengusulkan bahwa perubahan konsep HMN
diperlukan setidaknya empat pertimbangan utama; Pertama,
secara substansial, konsep HMN mengasumsikan penyerahan
“Kekuasaan masyarakat hukum adat atas tanah” kepada negara
dimana tanah-tanah adat dijadikan tanah-tanah negara; Kedua,
HMN berkedudukan lebih tinggi dari hak milik perdata warga
negara, padahal negara dibentuk dengan maksud melindungi hak
dari warga negaranya; Ketiga, mandat HMN untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, tidak dijalankan dalam rangka penataan
penguasaan atas tanah yang timpang. Bahkan sebaliknya, dengan
berdalih pada konsep HMN dilakukan pemberian hak-hak tanah
baru yang sangat besar melalui hak pengusahaan hutan, kuasa
pertambangan, hak guna usaha dan yang lainnya; dan Keempat,

406 Konstitusionalisme Agraria