Page 433 - Konstitusionalisme Agraria

Salah satu dampak dari kebijakan neoliberal adalah
menurunnya produktivitas dalam negeri. Dalam hal kebutuhan
pangan, pemerintah semakin terbelenggu dengan impor pangan dari
luar. Badan Pusat Statistik mencatat nilai impor produk pertanian
melonjak 346%, atau empat kali lipat, selama periode 2003-2013.
74
Laju pertumbuhan impor tersebut jauh melampaui laju pertumbuhan
penduduk selama satu dekade. Pada 2003, jumlah penduduk
Indonesia sekitar 214 juta. Pada tahun 2013, populasi Indonesia
menjadi lebih dari 252 juta orang, tumbuh 18% jika dibandingkan
dengan 2003. Jumlah Rumah Tangga Petani (RPT) juga turun secara
drastis. Sensus pertanian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik
(BPS) tahun 2013 menunjukan terjadi pengurangan petani dari yang
sebelumnya pada tahun 2003 berjumlah 31,17 juta menjadi 26,13 juta
pada tahun 2013. Itu berarti telah terjadi pengurangan sebanyak
75
5,07 juta petani dalam kurun waktu 10 tahun. Bila laju penurunan
ini terus berlanjut dan tidak ada pembenahan, maka Indonesia akan
kehilangan satu kelas sosial petani pada beberapa dekade kedepan.
Belum lagi konflik agraria yang semakin meluas. Komnas
HAM bersama dengan Konsorsium Pembaruan Agraria dan Wahana
Lingkungan Hidup menyampaikan data mengenai konflik agraria
yang terjadi dalam 10 tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (2004-2014). Pada sektor kehutanan ketimpangan
76
alokasi pemanfaatan sumber daya hutan yang diberikan untuk
Hutan Tanaman Industri (HTI) mencapai 9,39 juta hektar untuk 262
unit perusahaan dan HPH untuk 21,49 juta hektar untuk 303 unit
perusahaan yang berbanding sangat sedikit untuk Hutan Tanaman
Rakyat (HTR) yang hanya seluas 631.628 hektar.
Di bidang perkebunan Pemerintah memberikan sedikitnya
9,4 juta hektar untuk 600 perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Pengadaan tanah untuk pangan juga terjadi secara massif dan
cepat, salah satunya pemberian izin seluas dua juta hektar untuk

74 Editorial Media Indonesia, “Belenggu Impor Pangan,” Kamis, 14 Agustus 2014.
75 “BPS: Jumlah Petani Berkurang,” Tempo Online. 7 September 2013. http://www.
tempo.co/read/news/2013/09/07/092511259/BPSi-Jumlah-Petani-Berkurang
76 Pernyataan Pers Komnas HAM, KPA dan Walhi. Penyelesaian Konflik Agraria Wajib
Jadi Prioritas Jokowi-JK. http://www.kpa.or.id/?p=4641 (9 September 2014).

402 Konstitusionalisme Agraria