Page 431 - Konstitusionalisme Agraria

orang di kampung yang mempertahankan atau memperjuangkan
haknya atas tanah untuk dikembalikan. Sementara itu, pemerintah
dengan cekatan memberikan banyak sekali konsesi dan lisensi
kepada pihak swasta untuk melakukan ekploitasi atas tanah dan
sumber daya alam. Masyarakat menjadi semakin terdesak, jumlah
petani dan lahan pertanian menyusut drastis. Kebutuhan pangan
dalam negeri tidak mencukupi dan ditutupi dengan mengadakan
impor pangan.
Bagian ini dimulai dengan pembahasan mengenai semakin
kronis dan meluasnya konflik terkait dengan tanah dan sumber
daya alam. Kebijakan pemerintah neoliberal yang pro kepada
menjadi salah satu penyebab berkurangnya lahan-lahan pertanian
produktif di kampung-kampung karena lahan tersebut diberikan
kepada perusahaan dalam bentuk konsesi perkebunan, izin usaha
kehutanan maupun pertambangan. Selanjutnya dibahas mengenai
langkah yang perlu dilakukan untuk menjadikan Konstitusi Agraria
Indonesia berubah menjadi Konstitusi Reforma Agraria Indonesia.
Hal yang perlu diperhatikan mulai dari pembatasan mengenai
konsepsi HMN yang selama ini telah terbenam dalam alam bahwa
sadar penyelenggara negara sebagai warisan otoritarianisme
Orde Baru. Selain itu diperlukan penguatan dasar konstitusional
bagi reforma agraria, penataan legislasi dan kelembagan untuk
mendukung pelaksanaan reforma agraria. Bagian akhir membahas
mengenai pentingnya menjadikan cara pandang dan cara bertindak
berlandaskan konstitusionalisme dan reforma agraria untuk
mewujudkan konstitusionalisme reforma agraria, yaitu paham
reforma agraria yang ditujukan untuk mewujudkan cita-cita keadilan
agraria yang berbasis kepada konstitusi.

Dari Keresahan Agraria ke Kecemasan Agraria

Persoalan konflik agraria bukan merupakan persoalan baru. Bahkan
persoalan tersebut telah ada sejak masa kolonial di kepulauan
Indonesia. Konflik agraria telah menjadi sasaran kritik sekaligus
alasan mengapa para pejuang kemerdekaan menghendaki hadirnya

400 Konstitusionalisme Agraria