Page 426 - Konstitusionalisme Agraria

kompensasi dan ganti rugi kepada penduduk yang memiliki hak
atas tanah atau yang menderita kerugian karena tanah tersebut
dipergunakan untuk kepentingan umum. Hal serupa dilanjutkan dan
juga terdapat dalam Konsepsi Konstitusional Penguasaan Negara.
Dalam kaitannya dengan pihak swasta, prinsip Domein
Verklaring membenarkan tindakan penguasa untuk melakukan
penjualan dan penyewaan tanah, sebagaimana dilakukan oleh subjek
hukum perdata. Hal itu tidak berlaku dalam konsepsi Hak Menguasai
Negara dan Konsepsi Konstitusional Penguasaan Negara sebab negara
dalam konsepsi ini tidak diperlakukan sebagai subjek hukum perdata,
melainkan sebagai subjek hukum publik yang tidak diperbolehkan
melakukan hubungan hukum menjual atau menyewa tanah. Bila
pihak swasta hendak mempergunakan tanah yang dikuasai oleh
negara, maka negara melalui pemerintah dapat memberikan konsesi
dan lisensi kepada pihak swasta untuk berusaha.
Pada masa kolonial sebagai konsekuensi dari prinsip Domein
Verklaring, status tanah dibagi dalam dua yaitu tanah negara
bebas (vrij landsdomein) dan tanah negara tidak bebas (onvrij
landsdomein). Hanya tanah negara bebas (vrij landsdomein) yang
dianggap sebagai tanah milik negara dan bisa diusahakan sendiri atau
diberikan kepada pihak swasta. Sedangkan tanah negara tidak bebas
(onvrij landsdomein) adalah tanah yang sudah ada hak kepemilikan
di atasnya. Dualisme tersebut diatasi dalam konsepsi Hak Menguasai
Negara yang memposisikan negara sebagai penguasa tertinggi atas
semua hak atas tanah. Semua hubungan hukum yang berkaitan
dengan tanah diserap dan pada tingkatan tertinggi berada di bawah
kuasa negara. Dalam kaitannya dengan hal ini, penguasaan tanah
ulayat oleh masyarakat adat pun terserap ke dalam penguasaan
negara. Oleh karenanya, negara dapat menguasakan pelaksanaan
hak menguasai negara kepada masyarakat hukum adat. Meskipun
72
demikian, keberadaan hak-hak yang bersifat komersial juga

72 Baca Pasal 2 ayat (4) UUPA yang berbunyi: Hak menguasai dari Negara tersebut
di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-
masyarakat hukum adat, sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Konstitusionalisme dan Reforma Agraria 395