Page 423 - Konstitusionalisme Agraria

Dilihat dari konteks ekonomi politik yang menaunginya,
Prinsip Domein Verklaring dikukuhkan dalam Agrarische Wet
1870 dan sejumlah peraturan dan kebijakan kolonial pada masa
itu merupakan skenario kebijakan liberal untuk memberikan
tempat yang lebih leluasa bagi tampilnya pihak-pihak swasta dalam
pengelolaan tanah dan sumber daya alam lainnya di negeri jajahan.
Konteks ini bertolak belakang dengan zaman Paska-kolonial setelah
proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Pada periode paska-
kolonial, semangat zaman yang paling kuat adalah nasionalisme.
Berbagai aliran politik pada masa itu baik berbasis sosialisme,
komunisme, maupun islam bermuara pada satu tujuan kebangsaan
atau nasionalisme. Pada suasana inilah UUPA dibentuk dengan
memperkenalkan Hak Menguasai Negara sebagai ganti dari Prinsip
Domein Verklaring. Sedangkan Konsepsi Konstitusional Penguasaan
Negara muncul dalam konteks semangat zaman neoliberalisme,
dimana upaya untuk melibatkan pihak swasta dalam urusan ekonomi
dan sosial semakin menguat.
Prinsip Domein Verklaring meskipun secara praktikal telah
diterapkan oleh penguasa kolonial sejak lama, namun dari sisi
formal keberadaannya dikembangkan dalam peraturan perundang-
undangan kolonial. Cara serupa yang mengukuhkan konsepsi
penguasaan negara dalam legislasi dilakukan dengan menjadikan Hak
Menguasai Negara sebagai ganti dari prinsip Domein Verklaring yang
secara formal dinyatakan secara tegas di dalam UUPA. Selanjutnya
peraturan perundang-undangan yang dibentuk baik pada masa Orde
Lama maupun Orde Baru mengadopsi konsepsi yang dimulai oleh
UUPA tersebut. Berbeda dengan Konsepsi Konsitusional Penguasaan
Negara yang dikembangkan di dalam putusan lembaga yudisial,
dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi. Konsepsi ini pun
berkembang dari satu putusan Mahkamah Konstitusi ke putusan
Mahkamah Konstitusi yang lainnya. Perkembangannya pun nampak
dinamis karena sangat bergantung dari persoalan konstitusional
yang dihadapkan kepada Mahkamah Konstitusi.
Pada masa kolonial dimana prinsip Domein Verklaring
diberlakukan, sistem hukum yang dibangun adalah sistem hukum

392 Konstitusionalisme Agraria