Page 420 - Konstitusionalisme Agraria

audit, melakukan pengendalian dan melakukan penegakan hukum
agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas tanah dan sumber
daya alam lainnya.
Keempat, empat tolak ukur penguasan negara. Tujuan dari
penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya adalah
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menegaskan
bahwa tujuan untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran
rakyat tidak bisa dipisah-pisahkan dengan kewenangan penguasaan
negara. Tolak ukur untuk menilai apakah suatu ketentuan undang-
undang sejalan dengan “prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat”
terdiri dari empat empat tolak ukur, yaitu: (a) Adanya kemanfaatan
sumber daya alam bagi rakyat; (b) Tingkat pemerataan manfaat
sumber daya alam bagi rakyat; (c) Tingkat partisipasi rakyat dalam
menentukan manfaat sumber daya alam; dan (d) Penghormatan
terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan
sumber daya alam. Keempat tolak ukur itu menjadi batasan pula
bagi penguasaan negara, sehingga negara cq. Pemerintah tidak bisa
melakukan tindakan sewenang-wenang sebab memiliki sejumlah
ketentuan yang membatasinya.

Konsepsi ini mendudukan peran negara sebagai badan publik,
yang memiliki kewenangan-kewenangan publik. Oleh karena itu,
instrumen keperdataan yang dimiliki oleh negara mulai dikurangi
dan harus diubah dengan mempergunakan instrument hukum
publik. Hal ini misalkan dalam hal pemberian Hak Pengelolaan
Perairan dan Pesisir (HP3) yang sebelumnya diberikan dalam bentuk
‘hak’ berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, menurut Mahkamah
Konstitusi tidak sejalan dengan prinsip mengenai kewenangan
negara dalam menguasai tanah dan sumber daya alam. Mahkamah
Konstitusi ‘menganjurkan’ bahwa instrument hukum yang lebih
tepat dalam hal ini bukan dalam bentuk pemberian HP3, melainkan
dalam bentuk instrumen perizinan. Dalam UU No. 1 Tahun 2014 yang
merupakan perubahan terhadap UU No. 27 Tahun 2007, pembentuk
undang-undang mengganti HP3 dengan Izin Pengelolaan. Hal yang

Konstitusionalisme dan Reforma Agraria 389