Page 418 - Konstitusionalisme Agraria

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/PUU-X/2012.
Hal ini merupakan sebuah penanda bahwa prinsip-prinsip yang
lahir dari penafsiran dan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam
putusannya tidak berada dalam batasan-batasan dari Konsep HMN,
melainkan upaya yang lebih luas untuk memberikan makna tentang
konsepsi penguasaan negara atas tanah berdasarkan ketentuan-
ketentuan yang terdapat di dalam konstitusi, khususnya Pasal 33
Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945.
Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi telah menciptakan
desain konstitusional baru dalam memaknai konsepsi penguasaan
negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Beberapa desain
konstitusional yang penting dikemukakan antara lain: Pertama,
makna “Cabang-cabang produksi penting dan menguasai hajat
hidup orang banyak” dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Mahkamah
Konstitusi mengklasifikasikan cabang-cabang produksi itu ke dalam
tiga jenis, yaitu: (1) Cabang produksi yang penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang banyak; (2) Cabang produksi yang
penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang
banyak; (3) Cabang produksi yang tidak penting bagi negara tetapi
menguasai hajat hidup orang banyak; Bila hendak ditambahkan
satu kategori lagi, maka akan ada kategori keempat yaitu cabang
produksi yang tidak penting bagi negara dan tidak menguasai hajat
hidup orang banyak. Sehubungan dengan itu, penguasaan negara
atas cabang-cabang produksi hanya diberlakukan pada kategori
cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat
hidup orang banyak.
Kedua, lima bentuk kewenangan penguasaan negara.
Mahkamah Konstitusi memperjelas desain konstitusional
penguasaan negara dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945
menjadi lima bentuk kewenangan, yaitu kebijakan (beleid) dan
tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad),
pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad).
Bandingkan klasifikasi tersebut dengan tiga bentuk penguasaan
negara dalam konsepsi Hak Menguasai Negara berdasarkan
UUPA yaitu: (a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,

Konstitusionalisme dan Reforma Agraria 387