Page 416 - Konstitusionalisme Agraria

ulayat dibebankan kepada masyarakat, bukan negara yang harus
membuktikan apakah suatu tanah merupakan tanah negara bebas.
Perbedaan lain antara kedua konsep tersebut terlihat dalam
hubungannya dengan tanah ulayat atau tanah-tanah penduduk
pribumi yang dikuasai secara tradisional. Di dalam Prinsip Domein
Verklaring, keberadaan hak-hak pribumi atas tanah diakui sebagai
hak untuk membuka tanah (ontginningsrecht), memanfaatkan hasil
dari tanah pertanian (genotrecht) atau menjadi hak milik pribumi
(inlandsch bezitrecht) yang tidak sama dengan hak milik menurut
hukum barat (eigendom). Secara konseptual, domein dari penguasa
dibatasi dan harus menghormati hak-hak penduduk pribumi, artinya
bila terdapat hak-hak penduduk pribumi pada satu bidang tanah,
maka domein negara tidak bisa diterapkan pada tanah tersebut.
Meskipun telah ada upaya untuk menghormati, dalam praktiknya
penguasa kolonial menerapkan prinsip Domein Verklaring secara
berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain sehingga
menyebabkan hak-hak penduduk pribumi sengaja diabaikan.
Sementara itu di dalam Konsep HMN sama sekali tidak ada niat
untuk membatasi kekuasaan dari negara ketika berhadapan dengan
tanah ulayat. Malah sebaliknya, keberadaan tanah atau hak ulayat
baru bisa diakui keberadaannya bila memenuhi sejumlah persyaratan
yang dibuat oleh pemerintah. Pembatasan terhadap keberadaan
hak ulayat itu diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA yang menyatakan
bahwa: Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya
dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-
masyarakat hukum adat, sekadar diperlukan dan tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan
Pemerintah. Pengakuan bersyarat ini kemudian diikuti oleh hampir
semua peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan
masyarakat adat dan haknya atas tanah, wilayah dan sumber daya alam
dengan berbagai peryaratan yang berbeda-beda satu sama lain.
Pada mulanya konsep HMN yang menegaskan keberadaan
negara sebagai penguasa atas tanah dan sumber daya alam
dipergunakan oleh Presiden Soekarno sebagai dasar penguat dari
tindakan-tindakan pemerintah untuk menasionalisasi perusahaan-

Konstitusionalisme dan Reforma Agraria 385