Page 421 - Konstitusionalisme Agraria
P. 421

serupa juga terjadi di berbagai sektor sehingga kemudian izin-izin
            dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber agraria
            semakin banyak dan meneguhkan posisi negara sebagai pemungut
            pajak (rente) dari pengelolaan sumber-sumber agraria.
                 Konsepsi Konstitusional Penguasaan Negara hadir dari rahim
            Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator, yaitu membentuk
            undang-undang sebagai hasil pengujian terhadap undang-undang
            (judicial review) yang dijalankannya. Dalam melakukan koreksi
            terhadap undang-undang, Mahkamah Konstitusi memberikan
            rambu-rambu tentang bagaimana memaknai ketentuan konstitusi.
            Namun hadirnya mekanisme review ini tidak mengubah corak
            dan watak legislasi yang dibuat oleh DPR bersama-sama dengan
            Presiden sehingga selalu saja ada undang-undang yang diuji
            konstitusionalitasnya dihadapan Mahkamah Konstitusi. Sementara
            itu, undang-undang baru yang dibuat oleh DPR bersama dengan
            Presiden sebagai revisi terhadap undang-undang yang telah diuji
            oleh Mahkamah Konstitusi banyak yang menghidupkan kembali
            ketentuan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.


            Perbandingan Tiga Konsepsi Penguasaan Negara

                 Tiga konsepsi penguasaan negara atas tanah dan sumber
            daya alam lainnya antara Prinsip Domein Verklaring, konsepsi Hak
            Menguasai Negara, dan Konsepsi Konstitusional Penguasaan Negara
            memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan.





















               390     Konstitusionalisme Agraria
   416   417   418   419   420   421   422   423   424   425   426