Page 424 - Konstitusionalisme Agraria

berdasarkan penggolongan penduduk, yaitu golongan Eropa, pribumi
dan Timur Asing. Pada masa itu berlaku pula sistem hukum yang
beragam berdasarkan golongan-golongan penduduk. Pada penduduk
pribumi sendiri selain berlaku hukum adat, berlaku pula hukum
Islam pada tempat-tempat tertentu dimana penduduk beragama
Islam banyak dan ajaran Islam diamalkan secara kuat. Konsepi
HMN yang terdapat di dalam UUPA memiliki semangat untuk
mengatasi pluralitas hukum dan menggantikannya dengan unifikasi
hukum agraria. UUPA hadir untuk melakukan penyederhanaan
dan unifikasi di bidang hukum pertanahan, serta menempatkan
pemerintah pusat sebagai titik sentral dari pengurusan tanah dan
sumber daya alam lainnya. Sementara itu, Konsepsi Konstitusional
Penguasaan Negara hadir pada masa dimana unifikasi hukum dan
sentralistik pemerintahan dianggap sebagai salah satu problem
konflik dan ketidakadilan. Pada masa paska Orde Baru ini, semangat
pluralisme hukum menguat dan menjadi salah satu prinsip dalam
Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pada periode ini pula desentralisasi
yang menghendaki perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat
dan daerah menguat, khususnya berkaitan dengan pengurusan tanah
dan sumber daya alam lainnya.
Dalam kaitannya dengan tanah-tanah penduduk pribumi dan
masyarakat adat, secara konseptual sebenarnya Prinsip Domein
Verklaring memiliki tujuan untuk membatasi penguasaan negara
karena domain negara dibatasi bila pada tanah tersebut telah ada
pemiliknya. Namun dalam praktiknya pembatasan ini tidak berhasil
melindungi hak penduduk pribumi dan masyarakat adat karena
tafsir bagi keberlakuan Prinsip Domein Verklaring sangat luas
termasuk pula pada tanah-tanah yang tidak dikelola secara intensif
oleh penduduk pribumi. Selain itu, penguasa kolonial tidak pernah
memfasilitasi secara massif dilakukannya pendataan terhadap tanah-
tanah hak milik, baik hak milik berdasarkan hukum barat maupun
berdasarkan hukum penduduk pribuim. Pengabaian terhadap upaya
pendataan tanah-tanah penduduk semakin memperluas rentang
kendali Prinsip Domein Verklaring.

Konstitusionalisme dan Reforma Agraria 393