Page 422 - Konstitusionalisme Agraria

Tabel 15. Perbandingan Tiga Konsepsi Penguasaan
Negara

Konsepsi
Hak Menguasai Konstitusional
Domein verklaring
Negara Penguasaan
Negara
Konteks Liberalisme Nasionalisme Neoliberalisme
ekonomi politik
yang menaungi
Perkembangan Kebijakan kolonial UU Pokok Agraria Putusan
pengaturan seperti Agrarische dan sejumlah Mahkamah
Wet, Agrarische undang-undang lain Konstitusi yang
Besluit, dan sejumlah pada masa Orde Baru menguji undang-
ordonantie lainnya undang terhadap
Pasal 33 UUD 1945
Corak hukum Pluralistik, hukum Sentralistik, unifikasi Pluralistik,
agraria agraria antar- hukum agraria desentralistik
golongan
Hubungan Penguasaan tanah Negara menguasai Penguasaan negara
penguasaan oleh penguasa semua tanah dan dibatasi oleh
negara dengan kolonial merupakan sumber daya alam keberadaan hak
hak rakyat/ tanah sisa dari tanah lainnya. Penguasaan individu dan hak
masyarakat hak milik (termasuk masyarakat hukum masyarakat hukum
hukum adat tanah yang dikuasai adat dibatasi adat. Penguasaan
oleh pribumi) sepanjang masih masyarakat
ada dan tidak hukum adat
bertentangan dengan dibatasi sepanjang
kepentingan nasional masih ada, sesuai
perkembangan
zaman dan prinsip
NKRI
Hubungan Pengadaan tanah Negara memberikan Negara
hukum dalam dilakukan oleh kompensasi dan ganti memberikan
pengadaan penguasa dengan rugi dari tanah rakyat kompensasi dan
tanah membeli tanah hak yang dijadikan untuk ganti rugi dari
milik dan tanah pembangunan tanah rakyat yang
pribumi dijadikan untuk
pembangunan
Hubungan Penguasa boleh Penguasa tidak Penguasa tidak
hukum dengan menjual tanah boleh menjual boleh menjual
pihak swasta serta dapat pula tanah, melainkan tanah, melainkan
memberikan konsesi memberikan konsesi memberikan
kepada swasta dan lisensi kepada konsesi dan lisensi
swasta kepada swasta
Pembagian Tanah negara bebas Semua tanah pada Tanah dibagi
status tanah (vrij landsdomein) tingkatan tertinggi dalam tiga status :
dan tanah negara dikuasai oleh negara Tanah negara,
tidak bebas (onvrij tanah ulayat, dan
landsdomein) tanah hak

Konstitusionalisme dan Reforma Agraria 391