Page 417 - Konstitusionalisme Agraria

perusahaan asing serta melakukan perombakan penguasaan tanah
untuk kemudian dijadikan sebagai objek melakukan land reform.
Peran negara, dalam hal ini pemerintah pusat yang kuat, juga
mempergunakan konsepsi ini untuk meneguhkan unifikasi hukum
agraria. Oleh karena itu pula, meskipun mendasari berasal dari
hukum adat, UUPA kemudian menjadi sarana untuk melakukan
penataan hukum agraria yang baru berlandaskan pada unifikasi
dan kesederhanaan hukum yang bersifat nasional. Kemudian pada
masa Orde Baru, konsep HMN itu menjadi dalih bagi perampasan-
perampasan tanah rakyat atas nama pembangunan untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Pemerintah.
Pada gilirannya, konsep HMN dijadikan sebagai sasaran dan
biang keladi dari konflik-konflik agraria yang mengorbankan petani-
petani kecil. Selain itu, konsep HMN juga menjadi sasaran kritik
yang paling sentral bagi gerakan masyarakat adat yang kehilangan
hak-hak nya atas tanah, wilayah dan sumber daya alam diakibatkan
dari kebijakan negara yang merampas tanah mereka baik untuk
keperluan ekstraksi maupun konservasi yang dilakukan atas dalih
ada hak menguasai negara yang seakan membenarkan semua
kesewenang-wenangan penguasa.

Konsepsi Konstitusional Penguasaan Negara

Mahkamah Konstitusi telah mengambil peranan penting dalam
menghadirkan suatu cara baru memahami konsepsi penguasaan
negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Lewat berbagai
putusannya dapat ditarik benang merah mengenai bagaimana
semestinya penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam
dimaknai. Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran-penafsiran
baru terhadap ketentuan konstitusi mengenai penguasaan negara
atas tanah dan sumber daya alam serta hubungannya dengan hak-hak
warga negara dalam menjawab berbagai persoalan konstitusional
yang dihadapkan kepadanya.
Dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, istilah
“Hak Menguasai Negara” hampir tidak pernah dipergunakan, kecuali

386 Konstitusionalisme Agraria