Page 427 - Konstitusionalisme Agraria

diakui keberadaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUPA.
73
Sementara itu, dalam Konsepsi Konstitusional Penguasaan Negara,
keberadaan hak kesatuan masyarakat hukum adat dan hak privat
diperkuat dan dilindungi. Status tanah dan hak atas tanah secara
garis besar dibagi ke dalam tiga status subjek pengemban hubungan
hukum dengan tanah, dalam hal ini adalah negara, kesatuan
masyarakat hukum adat serta individu dan badan hukum. Oleh
karena itu, status tanah dibagi ke dalam tanah negara, tanah ulayat
dan tanah hak. Pembagian ke dalam tiga status tanah ini bertalian
dengan pembagian status hutan yang diformulasi oleh Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Perkara No. 35/PUU-X/2012. Di dalam
putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menegaskan keterkaitan
antara ‘pemegang hak’ atas tanah dengan status hutan, hutan yang
berada di atas tanah negara adalah hutan negara, hutan yang berada
di atas tanah ulayat adalah hutan adat, dan hutan yang berada di
atas tanah hak adalah hutan hak perseorangan dan badan hukum.

Kesimpulan

Prinsip Domein Verklaring yang dibentuk dalam kebijakan kolonial
secara normatif dibatasi penerapannya agar tidak melanggar
hak-hak atas tanah penduduk pribumi. Meskipun ada batasan
demikian, dalam praktiknya pembatasan tersebut diabaikan sehingga
menyebabkan tafsir yang sangat luas dan beragam terhadap cakupan
keberlakuan domain negara yang berujung kepada hilangnya tanah-
tanah penduduk pribumi.
Konsepsi HMN yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia
untuk menggantikan Prinsip Domein Verklaring memberikan
kuasa yang besar kepada negara untuk mengatur peruntukan dan
hubungan-hubungan hukum berkaitan dengan tanah dan sumber

73 Pasal 16 UUPA mengatur berbagai jenis hak atas tanah serta hak atas air dan ruang
angkasa. Berkaitan dengan hak atas tanah yang diakui antara lain: a. Hak milik, b. Hak
guna-usaha, c. Hak guna-bangunan, d. Hak pakai, e. Hak sewa, f. Hak membuka tanah,
g. Hak memungut-hasil hutan, dan h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak
tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya
sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

396 Konstitusionalisme Agraria