Page 425 - Konstitusionalisme Agraria

Berbeda dengan Prinsip Domein Verklaring, konsepsi Hak
Menguasai Negara tidak hendak membatasi penguasaan negara.
Dalam konsepsi Hak Menguasai Negara, semua tanah, baik yang
berpunya maupun tidak, berada dibawah kuasa negara. Semua
hak atas tanah diserap menjadi tanah yang dikuasai oleh negara.
Bagi masyarakat adat yang masih ada dapat diakui keberadaan hak
ulayatnya maupun dikuasakan oleh pemerintah agar tanah yang
dikuasai oleh negara bisa diusahakan oleh masyarakat hukum adat.
Namun pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat hanya
dapat diberikan dengan persyarat bahwa hak tersebut masih adat
dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Tindakan
aktif pemerintah untuk melakukan pendataan terhadap tanah-
tanah ulayat tidak pernah dilakukan. Bahkan ketentuan operasional
berkaitan dengan hak ulayat baru pertama kali dikeluarkan pada
tahun 1999, yaitu setelah 39 tahun keberlakuan UUPA.
Sementara itu dalam Konsepsi Konstiusional Penguasaan
Negara, yang dikonstruksi adalah suatu upaya untuk
menyeimbangkan antara penguasaan negara dengan penguasaan
tanah oleh warga negara baik secara individual maupun secara
komunal oleh kesatuan masyarakat hukum adat. Penguasaan negara
atas tanah dan sumber daya alam harus memberikan manfaat dan
menghormati keberadaan hak-hak tradisional masyarakat adat.
Sebaliknya keberlakuan dari hak ulayat kesatuan masyarakat
hukum adat juga perlu dibatasi sepanjang kesatuan masyarakat
hukum adatnya masih ada, sesuai dengan perkembangan zaman
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perbedaan corak penguasan negara dalam ketiga konsepsi
ini juga terlihat dalam kaitannya dengan pengadaan tanah. Dalam
Prinsip Domein Verklaring, karena negara atau penguasa diposisikan
sebagai pemilik hak atas tanah (eigenaar), maka apabila negara
membutuhkan tanah-tanah tertentu untuk kepentingannya, maka
negara membeli tanah tersebut dari penduduk. Berbeda dengan
konsepsi Hak Menguasai Negara, karena negara merupakan
penguasa tanah yang tertinggi, maka apabila negara membutuhkan
tanah untuk kepentingan umum yang perlu dilakukan adalah dengan

394 Konstitusionalisme Agraria