Page 432 - Konstitusionalisme Agraria

Republik Indonesia, yaitu untuk mengatasi berbagai praktik-praktik
ketidakadilan yang diterapkan oleh penguasa kolonial terhadap tanah
dan penduduk di kepulauan Indonesia. Masalah-masalah agraria
adalah topik yang selalu melekat dalam pidato, tulisan dan kegiatan
pengorganisasian yang dilakukan oleh pejuang kemerdekaan.
Setelah Republik Indonesia terbentuk dilakukan berbagai
upaya untuk mengubah keadaan. Pemerintah membangun dasar-
dasar bagi perombakan struktur agraria kolonial, menciptakan
tatanan hukum baru dan sekaligus melancarkan program land
reform untuk melaksanakan perombakan tersebut. Namun upaya
tersebut tidak berhasil sepenuhnya. Rezim pemerintahan Orde Baru
dibawah Jenderal Soeharto memutar arah politik hukum agraria dari
yang tadinya berorientasi pada perombakan struktur penguasaan
tanah untuk menciptakan pemerataan menjadi politik hukum
agraria yang berorientasi pada efisiensi, pertumbuhan ekonomi dan
ekstraksi sumber daya alam. Akibatnya konflik agraria kian lama kian
meningkat, masif dan meluas. Pada masa paska Orde Baru terdapat
upaya untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan yang dipraktikan
oleh Rezim Orde Baru. Upaya perubahan tersebut tidak memberikan
hasil yang mendasar dan malah terbawa arus neoliberalisme yang
semakin memperkuat kebijakan ekstraktif, pro-modal asing dan
orientasi pertumbuhan yang dipraktikan oleh Rezim Orde Baru.
Ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya alam lainnya
semakin melebar. Hal ini merupakan faktor utama terjadinya
konflik. Pada tahun 2003 BPN menggambarkan situasi ketimpangan
tersebut dengan mengeluarkan data bata bahwa mayoritas petani
(84 persen) menguasai tanah pertanian kurang dari satu hektar
dan hanya 16 persen petani menguasai tanah lebih dari satu hektar.
Kesempatan petani untuk memperoleh akses terhadap tanah juga
semakin menyempit (Sumardjono, 2009:103-4). Hal itu ditambah lagi
dengan kebijakan pertanahan semakin adaptif terhadap mekanisme
pasar yang mendorong pemerintah menerapkan kebijakan yang
memberikan peluang seluas-luasnya bagi perusahaan untuk
berkembang, termasuk dengan memberikan tanah dan sumber daya
alam lainnya kepada perusahaan tersebut agar bisa berkembang.

Konstitusionalisme dan Reforma Agraria 401