Page 436 - Konstitusionalisme Agraria

Dalam kaitannya dengan hal itu, untuk menyediakan situasi
bagi dilaksanakannya program reforma agraria di Indonesia
beberapa langkah perlu dilakukan meliputi perubahan konsepsional,
konstitusional, legal, institusional dan kesiapan dari kelompok
masyarakat yang akan menggerakan dan memperoleh manfaat dari
program reforma agraria.

Pemaknaan Baru mengenai Konsepsi Hak Menguasai Negara
Konsepsi Hak Menguasai Negara (HMN) masih mengakar kuat
dalam peraturan perundang-undangan serta cara pandangan yang
menentukan tindakan-tindakan penyelenggara negara. Tidak jarang
pengabaian terhadap hak-hak warga negara atas tanah dilakukan
dengan dalih bahwa negara merupakan penguasa tanah yang
tertinggi. Sehingga konsepsi ini pun dijadikan sebagai dalih untuk
membungkam protes-protes warga negara yang mempertahankan
atau memperjuangkan tanahnya kembali. Atas nama HMN pula
pengingkaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas
sumber daya alam yang ada diwilayah (tanah ulayatnya) dilakukan
dan sekaligus memanfaatkannya untuk memberi ruang gerak
bagi perusahaan-perusahaan besar dengan mengatasnamakan
pembangunan (KRHN dan KPA, 1998:123). Oleh karena itu diperlukan
pemaknaan baru yang bisa memberikan batasan-batasan mengenai
konsepsi dan implementasi konsep HMN. Pembatasan ini sejalan
dengan pandangan Sri Hayati bahwa untuk masa-masa mendatang
hendaknya HMN dibatasi secara tegas dan sudah saatnya untuk
memikirkan alternatif dari HMN agar hak itu bisa menjadi terbatas
sifatnya dalam konsepsi maupun implementasinya (Hayati, 2003:12).
Terdapat beberapa gagasan mengenai pembatasan HMN. Maria
Sumardjono menghendaki agar kewenangan negara yang bersumber
pada hak menguasai oleh negara atas tanah dibatasi oleh dua hal.
Pertama, pembatasan oleh UUD. Pada prinsipnya, hal-hal yang diatur
oleh negara tidak boleh berakibat terhadap pelanggaran hak-hak
dasar manusia yang terjamin dalam Undang-Undang Dasar. Kedua,
Pembatasan yang bersifat substantif. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (3)

Konstitusionalisme dan Reforma Agraria 405