Page 468 - Konstitusionalisme Agraria

EPILOG

Melanjutkan Indonesia

dengan Reforma Agraria

Noer Fauzi Rachman

Konstitusi Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar
(UUD) 1945, bukan sekedar perlu disosialisasikan, melainkan
dipergunakan sebagai rujukan hukum dan pengetahuan bagi
pejabat publik Pemerintahan Republik Indonesia untuk “melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”
(bagian Pembukaan UUD 1945). Secara lebih khusus, seiring
dengan buku Yance Arizona (2014) Konstitusionalime Agraria,
saya hendak mengajak pembaca untuk memajukan percakapan
ke “Konstitusionalisme Reforma Agraria”; dan secara khusus
memulainya dengan mendiskusikan bagaimana kita mengurus
satu masalah agraria dan pengelolaan sumber daya alam kita, yakni
konflik-konflik agraria struktural. 84

84 Konflik-konflik agraria adalah satu dari tiga masalah utama, sebagaimana
dirumuskan oleh bagian menimbang butir c TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam bahwa “pengelolaan sumberdaya agraria
dan sumberdaya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan
kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik”. Ketiga masalah ini menjadi
terpelihara keberlangsungannya karena kemelut tumpang-tindih dan pertentangan antar
perundang-undangan yang mengatur soal agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pada
butir D bagian Menimbang TAP MPR itu ditulis bahwa “peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam saling