Page 470 - Konstitusionalisme Agraria

konflik-konflik agraria struktural yang kronis, kita tidak bisa
mengandalkan cara-cara tambal-sulam dengan sekedar mengatasi
apa yang secara cepat dan darurat, terutama sehubungan dengan
eskalasi dan ekses yang tampak dari konflik-konflik itu. Dalam upaya
memahami konflik-konflik agraria seperti ini kita memerlukan
pendekatan yang adekuat, yang mendasarkan diri pada rantai sebab-
akibat dan kondisi-kondisi yang melestarikannya.
Konflik-konflik atas tanah dan sumber daya alam meletus
dimana-mana akibat keputusan pejabat publik yang memasukkan
tanah, sumber daya alam, dan wilayah kelola rakyat setempat ke
dalam konsesi-konsensi tersebut. Insiden-insiden yang berkenaan
kerusakan lingkungan, konsentrasi penguasaan tanah, dan
konflik-konflik agraria, telah coba diurus oleh berbagai badan
negara, seperti Komnas HAM, badan-badan di parlemen pusat dan
daerah, disamping secara langsung oleh badan-badan eksekutif
pemerintahan, seperti pemerintahan daerah, Badan Pertanahan
Nasional (BPN), badan-badan di Kementerian Kehutanan, dan
hingga DPR RI. Kegagalan pengurusan insiden-insiden itu berakibat
bukan sekedar hilangnya akses rakyat agraris atas tanah, sumber
daya alam, maupun wilayah kelola, tapi juga termasuk ketegangan
dan pertentangan kelompok berbasiskan kelas, etnis, dan asal-
usul (misalnya antara golongan pendatang dan “penduduk asli”).
Kombinasi kesemua ini bahkan dapat menimbulkan hilangnya
kepercayaan kepada pemerintah, yang pada gilirannya dapat
membelokan rute perjalanan transformasi dari kesadaran primordial
berbasiskan tempat territorial dan genealogis menjadi warga negara-
bangsa Republik Indonesia

Epilog 439