Page 469 - Konstitusionalisme Agraria
P. 469

Karakterisasi Konflik-konflik Agraria Struktural
            Umumnya, konflik-konflik agraria struktural itu disebabkan oleh
            keputusan-keputusan pejabat publik (Menteri Kehutanan, Kepala
            Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pertambangan dan Energi),
            yang memberi berbagai lisensi (Izin HPH/HPHTI, HGU, Kontrak
            Karya Pertambangan, dan lainnya), dan menjadi alas hukum
            perusahaan-perusahaan pemegang lisensi untuk menyingkirkan
            dan meminggirkan rakyat petani, nelayan, masyarakat adat dari
            tanah, sumber daya alam, dan wilayah hidupnya. Mereka itu
            menggantungkan kelanjutan hidupnya dengan sistem pertanian
            keluarga, perladangan suku, wana-tani, pengembalaan suku,
            kebun-hutan bersama, hingga pengelolaan pesisir dan laut secara
            adat. Sebagian di antara mereka sibuk untuk terus-menerus
            mempertahankan diri dan bertarung melawan perluasan konsesi-
            konsesi pertambangan, kehutanan dan perkebunan itu. Produktivitas
            mereka yang hidup di sistem-sistem produksi ini, dan layanan alam
            yang melingkupinya, cenderung dibiarkan terus merosot begitu saja
            oleh pemerintah.

                 Masalah konflik-konflik atas tanah dan sumber daya alam,
            terus menerus diproduksi dan diperparah dengan terus berlanjutnya
            kebijakan pemerintah dalam pemberian konsesi–konsesi pada
            perusahaan-perusahaan raksasa di bidang pertanahan, kehutanan,
            perkebunan, pertambakan, pertambangan, kelautan, dan lainnya.
            Pemberian konsesi-konsesi tanah dan sumber daya alam untuk
            menghasilkan berbagai komoditas global semakin menjadi andalan
            untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, akumulasi kekayaan
            perusahaan-perusahaan, dan perolehan rente dari elite dan
            kelembagaan pemerintahan pusat maupun daerah.
                 Konflik agraria struktural ini akan terus-menerus meletus di
            sana-sini, bila sebab-sebabnya belum dihilangkan. Dengan tetap
            berlangsung kondisi-kondisi yang melestarikannya, konflik-konflik
            agraria ini terus membara, dan semakin kronis dan meluas. Pelajaran
            pokok yang hendak saya kemukakan adalah bahwa dalam menangani


            tumpang tindih dan bertentangan.”

               438     Konstitusionalisme Agraria
   464   465   466   467   468   469   470   471   472   473   474