Page 475 - Konstitusionalisme Agraria

1945 kita pergunakan sebagai rujukan utama, dan untuk itu perlu
dikembangkan konstitusionalisme reforma agraria, satu tahapan
setelah konstitusi agraria, yang menjadi pokok bahasan dari buku
yang dtulis Yance Arizona (2014) Konstitusionalisme Agraria.
Dari perspektif sejarah, konstitusionalisme reforma agraria
ini telah dikembangkan oleh panitia-panitia pembentuk undang-
undang agraria nasional (selanjutnya disebut panitia agraria), yang
pertama dibentuk adalah pada tahun 1948 oleh Presiden Republik
Indonesia, Sukarno, dan berakhir dengan diberlakukannya UU No.
5/1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (UUPA). Prinsip
baru yang diperkenalkan UUPA adalah konsepsi politik hukum Hak
Menguasai dari Negara (HMN). Pada pokoknya, HMN memberi
kewenangan negara untuk mengatur, mengelola dan mengalokasikan
tanah dan sumber daya alam, menentukan hubungan kepemilikan,
dan menentukan mana yang legal dan ilegal dalam tindakan hukum
mengenai tanah dan kekayaan alam. Kewenangan yang bersumber
dari HMN ini ditabali keharusan etis pengembannya untuk selalu
bekerja demi mewujudkan tujuan “sebesar-besar kemakmuran
rakyat”. HMN ini diperhadapkan dengan prinsip Domein Verklaring
dari Undang-undang Agraria (Agrarische Wet) 1870.

Panitia-panitia agraria ini akrab dengan gagasan “satu abad
ketidakadilan” dari Cornellis van Vollenhoven (van Vollenhoven 1931,
1975; Soepomo 1951, 1953). Buku De Indonesiër en zijn Grond (Orang
Indonesia dan Tanahnya) karya Van Vollenhoven ditujukan untuk
mengkiritk politik dan kebijakan agraria pemerintah kolonial. Dalam
sebuah bab yang berjudul “satu abad ketidakadilan,” ia menuliskan
bahwa jika alienasi hak-hak tanah dengan tingkatan yang sama yang
terjadi di Jawa menimpa para petani Belanda, pemerintah secara
keseluruhan akan bangkit untuk melawan. Van Vollenhoven (1932,
1975) berpendapat bahwa hukum adat, khususnya yang ia sebut
“besckicking recht” (hak untuk menguasai dan mengalokasikan
tanah-tanah adat di antara para anggota komunitas) yang dimiliki
oleh masyarakat adat harus diperhitungkan oleh pemerintah bila
pemerintah ini benar-benar berniat untuk merancang kebijakan
yang praktis dan adil. (Untuk perdebatan mengenai peran Van

444 Konstitusionalisme Agraria