Page 477 - Konstitusionalisme Agraria

mengandalkan apa yang secara populer disebut “pembebasan
tanah”. Pada mulanya, BPN dibentuk untuk meningkatkan kapasitas
pemerintah dalam melayani kepentingan pengadaan tanah untuk
proyek-proyek pembangunan itu. Protes rakyat secara sporadis
meletup di sana-sini. Sejak tahun 1980an para aktivis bantuan
hukum dan hak asasi manusia membela korban-korban perampasan
tanah, mengritik kebijakan agraria pemberian konsesi perkebunan/
kehutanan/pertambangan. Mulai tahun 1995, organisasi-organisasi
yang bergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
kembali mempromosikan land reform; dan organisasi-organisasi
gerakan lingkungan mempromosikan pengelolaan sumber daya alam
yang adil dan berkelanjutan.
Semenjak jatuhnya rejim otoritarian Soeharto di tahun 1998,
dan mulainya jaman Reformasi, maraklah okupasi-okupasi tanah
– yang juga terkenal dengan istilah aksi-aksi reclaiming – hingga
pembentukan organisasi-organisasi gerakan agraria yang bersifat
lokal hingga nasional; aksi-aksi protes lokal hingga kampanye
nasional; diskusi-diskusi kecil hingga konferensi nasional; tulisan-
tulisan di Koran hingga buku-buku serius; dan sebagainya. Pada
suatu ketika kesemua berhasil beresonansi mendorong lahir
komitmen baru Negara Kesatuan Republik Indonesia, berbentuk
TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam. TAP ini telah memberikan mandat dan arahan
kebijakan pada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia, termasuk untuk mengkaji-ulang
perundang-undangan yang tumpang tindih dan saling bertentangan
satu sama lainnya, dan menjalankan kebijakan pembaruan agraria
dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sebagaimana
diurai pada pasal 6 ketetapan MPRRI tersebut.

Setelah lebih dari satu dekade, TAP MPRRI No. IX/2001 belum
mendapatkan perhatian dan komitmen politik tingkat tinggi dari
Presiden maupun DPRRI untuk mewujudkannya. Alih-alih mandat
TAP MPR itu dijalankan, pada kenyataannya, yang terjadi adalah
semakin meluasnya kerusakan lingkungan yang semakin meluas,
semakin menajamnya ketimpangan penguasaan tanah dan sumber

446 Konstitusionalisme Agraria