Page 478 - Konstitusionalisme Agraria

daya alam, dan meletupnya konflik agraria dimana-mana. Disadari
oleh sebagian besar promotor Ketetapan MPRRI ini bahwa Hak
Menguasai Negara (HMN) pada prakteknya diatur dan dijalankan
tidak secara terkordinasi, melainkan secara sektoral yang diatur
oleh perundangan-undangan, kebijakan, kelembagaan, dan wilayah
jurisdiksi masing-masing pengurusan agraria dan PSDA.
Satu bab dalam buku Konstitusi Agraria karangan Yance
Arizona ini telah menunjukkan bahwa berbagai perundang-
undangan menampilkan tarsir (dan salah tafsir) atas Hak Menguasai
dari Negara, yang rujukan tafsirnya bersumber dari pasal 33 ayat 3
itu. Perbedaan tafsir itu bermuara pada perbedaan rumusan dan
ruang lingkup kewenangan pemerintah yang berbeda-beda pula.
Ditunjukkan pada bab 7 bahwa Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia telah bekerja dan menunjukkan kekeliruan sejumlah
pasal penting dalam perundang-undangan sektoral, misalnya pada
putusan Hakim MK perihal sebagian pasal pada Undang-undang
No. 25/2005 tentang Penanaman Modal Asing, Undang-undang
No. 18/2004 tentang Perkebunan, Undang Nomor 27/2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Undang-
undang No. 41/1999 tentang Kehutanan, dan Undang-undang
Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Saat Epilog ini ditulis
MK baru saja mengumumkan Putusan mengenai Pengujian atas
Undang-undang nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani bahwa frasa yang membolehkan negara
menyewakan tanah dan petani penggarap membayar sewa terhadap
negara dinyatakan tidak berlaku karena melanggar pengertian dari
konsep penguasaan negara sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat 3
UUD 1945, dan penjabarannya dalam UUPA 1960.
Lebih lanjut Yance Arizona menunjukkan pada bab 8 dari
buku ini, bahwa MK telah membuat rujukan baru mengenai konsep
penguasaan negara sebagaimana dimuat pasal 33 ayat 3 UUD 1945.
Dalam putusannya atas perkara nomor 001-021-022/PUU-I/2003
mengenai judicial review atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002

Epilog 447