Page 476 - Konstitusionalisme Agraria

Vollenhoven dalam penemuan hukum adat, lihat Burn 1989, 2004
dan Benda –Beckman 2008, 2011).
Gagasan “satu abad ketidak adilan” ini berulang kali diangkat
oleh para penyusun UUPA untuk menunjukkan dampak-dampak
yang menghancurkan dari prinsip domain negara yang ditetapkan
dalam undang-undang agraria kolonial tahun 1870 (Lihat Notonagoro
1972:70-107; Rachman 2012:7-20).
Rezim politik yang berbeda memberi tempat pada kebijakan
land reform, dan kebijakan anti-land reform, secara berbeda-beda
walau semua rejim politik nasional berada di bawah naungan
Undang-undang Dasar 1945 dan UUPA 1960 yang sama. Perundang-
udangan agraria dan pengelolaan sumber daya alam secara strategis
dibentuk, disiasati, dan dimanfaatkan oleh para penguasa politik
yang berbeda-beda untuk memenuhi kepentingan dan visi ideologis
yang berbeda pula.
Yang disebut rejim “Orde Baru”, berkuasa semenjak
penggulingan Sukarno tahun 1966, telah secara luas menggunakan
dan menyalagunakan kewenangan pemerintah untuk memberikan
konsesi-konsesi pertambangan, kehutanan, dan perkebunan; dan
untuk pengadaan tanah bagi proyek-proyek pembangunan kawasan
industri, infrastruktur, dan lainnya. Pemerintah membentuk
Departemen Kehutanan pada tahun 1978, dan melalui kebijakan
yang sentralistik Menteri Kehutanan menunjuk lebih dari 120 juta
hektar “kawasan hutan”, 62 persen dari wilayah daratan Republik
Indonesia. Selanjutnya, terbentuklah sistem ganda penguasaan dan
pengelolaan pertanahan, yakni, pertama, apa yang disebut “kawasan
hutan negara” berada di bawah yurisdiksi Departemen Kehutanan
berdasarkan Undang-undang Kehutanan no 5/1967 yang kemudian
direvisi menjadi UU no 41/1999; dan kedua, yang disebut tanah-tanah
non-hutan yang berada di bawah jurisdiksi UUPA 1960 dikelola
oleh Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri, yang
selanjutnya pada tahun 1988 berubah menjadi Badan Pertanahan
Nasional (BPN).
Di wilayah tanah-tanah non-hutan, pemerintahan Orde
Baru menerapkan kebijakan “tanah untuk pembangunan” dengan

Epilog 445